Senin, 01 Januari 2018

Melihat Titik Lemah itu Mudah (Manusiawi)


Oleh: Joko Pitono
Akhir- akhir ini telah terjadi beberapa hal yang menurut kacamata sebagian dari kita, kejadian yang janggal. Tidak sepenuhnya salah cara pandang itu. Melihat kejanggalan yang dilakukan aparat penegak hukum kita. Kasus-kasus besar yang melibatkan pihak-pihak yang kuat diabaikan namun yang lemah begitu mudah ditampakkan.
Menjadi ahli pengadaan seperti halnya menjadi pilot, jam terbang akan berpengaruh, “more you fly, more you paid then”.
Dalam dunia pengadaan barang/jasa Pokja ULP sering jadi korban, meskipun telah bekerja sesuai dengan peraturan, apalagi tidak, Aneh khan?. Pelaku profesi pengadaan barang/jasa berada pada titik yang lemah, mudah diintervensi sekaligus mudah dikriminalisasi.
Jika ada permasalaahan dipelaksanaan pengadaan barang/jasa, mau tidak mau Pokja ULP akan terkena dampaknya, menjadi terperikasa oleh APH (Kejati), dijadikan saksi dipengadilan tipikor. Selama pemeriksaan tersebut memakan waktu yang cukup panjang, bolak-balik memenuhi panggilan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dan surat pangilan itu langsung ke Pimpinan dengan sampul coklat menyebut nama, secara psikologis sungguh sukar dibayangkan karena banyak men-judge bahwa Pokja ULP ikut bermain dsb.
Kalau sudah mendapat panggilan itu tidak ada seorangpun yang akan membantu. Didalam BAP tidak ada bahasa yang besifat tekanan, tetapi pada saat jaksa memeriksa, disitu banyak yang bersifat tekanan dan menyudutkan Pokja ULP sehingga terkesan pokja juga ikut terlibat. Tekanan itu sulit dibuktikan karena diruangan pemeriksaan tidak diperbolehkan membawa apapun sehingga bukti merekam pada saat terjadi pemeriksaan ada. Dan banyak lagi pengalaman pahit dalam tekanan.
Itulah beban Pokja ULP dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, tidak ada pendampingan secara hukum, tunjangannya juga kecil dan dapat angka kreditnya susah sekali.
Intinya adalah  pokja ULP juga harus paham hukum. Orang yang awam hukum akan didholimi oleh orang tahu hukum, karena masih ada sarjana “Hukum Rimba”.
Pokja ULP perlu mulai mengulas tentang UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama pasal 20 terkait pengawasan atas larangan penyalahgunaan wewenang?
Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014:
(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
Kriminalisasi yang terkadi akhir-akhir ini apakah salah satu indikator kegagalan reformasi, sekaligus terjadinya fenomena "Yesterday Logic". Atau bisa disebut sebagai pengingkaran terhadap fenomena “Tomorow is Today. Oleh Rhenald Kasali fenomena ini dikatakan sebagai  "Tanda Kematian dan Kepunahan" karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan (Siapa?).
Informal authority menjadi fenomena penting setiap organisasi dalam rangka menghadapi zaman yang berubah. Kemampuan environmental adaptive lebih penting dibandingkan kekuasaan yang dibangun karena kewenangan dan otoritas.
Kontrol  terhadap penyalahgunaan wewenang, terutama atas penyalahgunaan wewenang aparat hukum perlu segera dimulai dengan kesadaran diri untuk berbagi informasi dengan tulisan, menyatukan gerakan dengan menulis, menyamakan persepsi dengan membaca fenomena yang berkembang. Bagaimana penyalahgunaan wewenang diarahkan untuk terlebih dahulu didekati dengan hukum administratif, bukan hukum pidana. Dengan UU 30/2014 harusnya tidak adalagi kriminalisasi ASN sebagaimana yang pernah telah, sedang, dan terus terjadi lagi.

APH: "Kami Punya UU Sendiri",  pernyataan ini menjadi benar jika kita hanya membiarkan APH memahami UU-nya sendiri, kita meski harus mulai membuka diri untuk belajar memahami   UU yang selama ini dianggap UU mereka (APH) sendiri. Sadar literasi. Salam literasi. Mensejajarkan diri dengan APH akan mengurangi penyalahgunaan kewenangan, menurunkan angka kriminalisasi, menguatkan posisi kita sebagai ASN (ingat yang lemah mudah didholimi). UU 30/2014 adalah senjata ASN yang membuat ASN sejajar dengan APH. (REfleksi Curhatan Teman Profesi PBJ di Bangka Belitung). Salam Pengadaan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

REFLEKSI IFPI DI HARI JADI KE-2 (Fokus Pada Langkah Maju) TAHUN 2018

Pada usia IFPI yang ke-2 (dua tahun), telah melewati banyak hal, tentunya dengan langkah maju. Maju dan terus maju walau banyak kelemahan ...