Senin, 27 November 2017

Debat Kursi dan Debat Kusir, Tentang PPK

Debat Kursi dan Debat Kusir, Tentang PPK
Oleh: Joko Pitono
Kursi dan kusir berasal dari huruf yang sama dengan formulasi yang berbeda. Perbedaan formulasi memberikan pemahaman yang berpeda pula. Kursi identik dengan kedudukan, sedang kusir identik dengan pekerjaan kewenangan.
Perdebatan tentang kursi artinya berdebat tentang kedudukannya, berdebat tentang kusir artinya berdebat tentang pekerjaan dan kewenangannya. Silahkan pembaca suka berdebat yang mana, itulah hak pembaca untuk memilih. Namun sebelum memilih harus diingat tentang kereta kuda mau dibawa kemana untuk tujuan apa.
Kita bayangkan kereta kuda: 1). ada kuda didepan sebagai pelaksana untuk tercapainya tujuan; 2). Kusir yang duduk dikursi untuk mengendalikan laju, dan arah, serta kecepatan lari kuda; 3). Kursi didalam kereta berikut penumpangnya (barang/orang). Kemudian cermati tugas PPK dibawah ini:
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan belanja Negara
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  54 Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan Perubahannya
Pasal 1.12
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN
Pasal 1.7
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung  jawab atas pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 13 (1)
Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
Pasal 11 (1)
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a.  menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
a.  menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1)     spesifikasi teknis Barang/Jasa;
Penjelasan:
     Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir.
2)     Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3)     rancangan  Kontrak.
b.  menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
b.  menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c.  membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
c.                                          menyetujui bukti  pembelian atau  menandatangani Kuitansi/Surat Perintah    Kerja (SPK)/surat perjanjian:
Penjelasan:
     Pada tingkat SKPD, PPK menyetujui bukti pembelian atau/Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA.
d. melaksanakan kegiatan swakelola;
d.     melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e.  memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;

f.  mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
e.     mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
g.  menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
f.      melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
h.  membuat dan menandatangani SPP;

i.   melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
h.   melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
j.   menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
g.  menyerahkan   hasil   pekerjaan   Pengadaan   Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
k.  menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
i.    menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
l.   melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



A.    Istilah Pejabat Pembuat Kimitemen (PPK)
Pasal 1.12
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN
Pasal 1.7
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung  jawab atas pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa.
Lebih spesifik perpres
Tabel diatas menjelaskan bahwa perpres 54/2010 lebih spesifik memberikan tanggung kepada PPK, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Seharusnya Menteri itu lebih spesisfik mengatur  tentang bagaimana mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Presiden. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 dibuat pada tahun 2012 sedang Perpres 54/2010 dibuat pada tahun 2010, tetapi faktanya peraturan menteri justru membuat bias peraturan yang dibuat oleh presiden. Debat kusir. Tidak aneh jika ini akhirnya didaerah menjadi ruang abu-abu bagi yang berminat menjadi PPK dan yang takut/enggan menjadi PPK.
Berminat menjadi PPK karena kedudukan PPK yang sangat vital (penting), inilah awal PPK memiliki kekuatan/nilai tawar terhadap diakibatkannya pengeluaran atas beban APBN (kursi/kedudukan). Adapun yang takut dan enggan menjadi PPK karena berdasarkan perpres 54/2010, PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (kusir/pengendali).
B. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
a.  menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
a.  menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1)     spesifikasi teknis Barang/Jasa;
Penjelasan:
     Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir.
2)     Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3)     rancangan  Kontrak.
berbeda
Lagi-lagi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 ini membuat tugas PPK semakin tidak spesifik. Tugas yang tidak spesifik rinciannya bagaimana mengukur ketercapaian kinerjanya?. Pertanyaannya ini bisa terjawab apabila PA/KPA menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, berdasarkan perpres 54/2010 beserta dengan perubahannya.

B.   Kesimpulan
KPA menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara (sesuai PMK), dan bertanggung  jawab atas pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa (sesuai perpres). PPK harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perpres dan permen.
Perpres Nomor 54/2010 beserta dengan perubahannya menjelaskan: untuk  ditetapkan  sebagai  PPK  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
a.     memiliki integritas;
b.     memiliki disiplin tinggi;
c.    memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
d.     mampu   mengambil   keputusan,    bertindak    tegas   dan memiliki  keteladanan  dalam  sikap  perilaku  serta  tidak pernah terlibat KKN;
e.     menandatangani Pakta Integritas;
f.     tidak  menjabat  sebagai  Pejabat  Penanda  Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)  atau Bendahara; dan
Penjelasan: Yang dimaksud pengelola keuangan disini yait bendahara/verifikator/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
g.     memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah sertifikat yang diberikan kepada seseorang setelah lulus uji sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa. Keahlian dalam bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa (kusir). Sebagai kusir secara otomatis memiliki kedudukan atau posisi dikemudi dibelakang eksekutor pelaksana kegiatan yang berfungsi sebagai pengendali agar laju eksekutor sesuai dengan biaya, mutu, waktu yang disediakan dan output yang dibutuhkan. Jika kursi/kedudukan yang berada dibelakang kemudi/kusir yang membuat seseorang harus siap/mau mengembang tugas sebagai PPK ya tunggulah apa yang terjadi. Debat kusir.

Referensi:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  54 Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan Perubahannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan belanja Negara



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

REFLEKSI IFPI DI HARI JADI KE-2 (Fokus Pada Langkah Maju) TAHUN 2018

Pada usia IFPI yang ke-2 (dua tahun), telah melewati banyak hal, tentunya dengan langkah maju. Maju dan terus maju walau banyak kelemahan ...