Selasa, 04 Juli 2017

PERAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MENGURANGI POTENSI KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH

Pengadaan barang/jasa adalah salah satu prasyarat untuk tercapainya setiap tujuan organisasi, karena setiap tujuan pasti membutuhkan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa yang bisa mendukung tercapainya setiap tujuan adalah pengadaan baran/jasa yang sesuai dengan kebutuhan bagi tercapainya setiap tujuan, yang selanjutnya disebut output pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa disebut mampu menjadi pendukung tercapainya setiap tujuan adalah pengadaan yang menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu: 1) efisien; 2) efektif; 3) transparan; 4) terbuka; 5) bersaing; 6) adil/tidak diskriminatif; dan 7) akuntabel. Pengadaan barang/jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (tujuh prinsip pengadaan barang/jasa) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dan memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa. Pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa adalah pihak-pihak yang telah memiliki pengetahuan, keterampilan dan integritas dalam proses pengadaan barang/jasa serta memiliki kualifikasi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa. Kualifikasi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa berupa sertifikat pengadaan barang/jasa yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa dan juga lulus uji kompetensi pengadaan barang/jasa. Namun demikian bagaimanakah pengadaan barang/jasa sekarang? Pengadaan barang/jasa apakah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa secara penuh: 1. Kuasa Pengguna Anggaran; Kuasa Pengguna Anggaran hendaknya memiliki pengetahuan/keterampilan: a) menelaah Lingkungan Pengadaan; b) melakukan penyelarasan Kebijakan pengadaan; c) menyusun organisasi pengadaan; d) menyusun kebutuhan dan anggaran pengadaan; e) membentuk tim pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa; f) mengelola kinerja; 2. Pejabat Pembuat Komitmen; Pejabat pembuat komitmen hendaknya memiliki pengetahuan/keterampilan: a) menyusun spesifikasi teknis; b) menyusun harga perkiraan; c) melakukan evaluasi kinerja penyedia; d) melakukan finalisasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa; e) menyusun rencana pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa; f) mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa; g) melakukan penerimaan hasil pengadaan barang/jasa; h) mengelola resiko. 3. Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan; PP/ULP hendaknya memiliki pengetahuan/keterampilan tentang: a) penetapan/revisi sistem pengadaan (sistem pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi); b) penetapan metode kualifikasi; c) penetapan tahapan jadwal pengadaan. Jawaban atas pertanyaan apakah pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara penuh adalah ada pada jawaban apakah pihak-pihak terkait pengadaan barang/jasa juga telah memiliki kriteria sebagai pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Fakta yang kita jumpai bersama adalah pengelolaan pengadaan barang/jasa belum mensyaratkan kualifikasi pihak-pihak pengelola pengadaan barang/jasa, indikasi ini bisa dilihat dari: 1. jumlah personil/pejabat pengelola pengadaan barang/jasa yang belum merata disetiap K/L/D/I; 2. masih ada K/L/D/I yang bahkan tidak memiliki pejabat fungsional PPBJ, tetapi mengelola pengadaan barang/jasa; 3. sebagian pejabat fungsional PPBJ yang ada di K/L/D/I belum difungsikan sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pejabat fungsioonal PPBJ; 4. justru sebagian K/L/D/I menyerahkan pengelolaan PBJ kepada pihak-pihak yang tidak terkait pengelolaan PBJ (mengabaikan Pejabat Fungsional PPBJ yang ada di satkernya); Uraian diatas menggambarkan bahwa pengadaan barang/jasa belum berjalan sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, karena pengadaan barang/jasa masih dilaksanakan oleh pihak-pihak yang belum memiliki kualifikasi dan mandat permanen sebagai pengelola pengadaan barang/jasa. Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Sertifikasi adalah standarisasi secara profesional bagi yang memiliki kemampuan di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh orgainsasi profesi bukan pemerintah. Sertifikasi ini memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah ditetapkan. Sertifikasi kompetensi PBJ adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI), standar internasional dan/atau standar khusus. Adanya sertifikasi kompetensi PBJ ini hendaknya mampu menjadi syarat bagi pemenuhan usulan anggaran K/L/D/I kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak melanggar hukum. Jadi, K/L/D/I yang belum memiliki Sumber Daya Manusia yang telah mendapat sertifikat kompetensi dan telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengadaan barang/jasa hendaknya tidak dipenuhi dulu usulan anggarannya sampai dengan telah menyertakan/melampirkan tenaga fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Jika syarat ini tidak ditetapkan, yaitu K/L/D/I yang belum memiliki pejabat fungsional pengadaan barang/jasa atau belum menunjuk pejabat fungsional pengadaan barang/jasa diluar K/L/D/I-nya tetapi disetujui usulan anggarannya, maka potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa semakin besar kemungkinannya. Arah Karir Pejabat Fungsioanal Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Empat pilar reformasi pengadaan barang/jasa akan mendorong arah karir Pejabat fungsional pengelola Pengadaan Barang/jasa. Empat pilar tersebut meliputi pilar regulasi, pilar kelembagaan dan sumber daya manusia, pilar market practice, pilar integrity. Pilar regulasi merupakan pilar utama yang akan menentukan arah karir pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Regulasi yang jelas penerapannya, memiliki kepastian hukum dalam pengawasannya dan adanya sinergi antar K/L/D/I dalam menerapkan regulasi pengadaan barang/jasa. Pilar Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan pilar yang kedua dalam reformasi pengadaan barang/jasa, pilar ini mensyaratkan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan yang permanen dan mandiri, mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengadaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi. Pilar market practice, pilar ini adalah pilar yang berhubungan langsung dengan pasar, dimana pasar yang sehat akan berpengaruh juga pada tercapainya penerapan prinsip-prinsip pengadaan. Diantaranya adalah bagaimana kewenangan pengadaan langsung dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait pengadaan semakin mudah untuk dilaksanakan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Kewenangan pengadaan langsung yang menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dengan adanya sistem belanja langsung dengan transaksi elektronik yang selanjutnya disebut E-procurement (terdiri dari e-tendering dan e-purchashing) Kesejahteraan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/jumlah-dan-daftar-nama-kabupaten-dan-kota-se-indonesia.html, menyebutkan bahwa negara Indonesia saat data ini diperoleh (data 2015-2016) memiliki 34 propinsi, 416 Kabupaten, 98 kota. Jadi total Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia 548 pemerintah daerah. Artinya ada 548 perencanaan kebutuhan anggaran pemerintah daerah yang diusulkan kepada pemerintah pusat. Sementara sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa hanya 67 (enam puluh tujuh) pemerintah daerah yang memiliki Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa. Dilihat dari pergerakannya, jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari jalur inpasing berjumlah 622 (enam ratus dua puluh dua) orang, jalur perpindahan 2 (dua) orang, jalur pengangkatan pertama 1 (satu) orang. Dari sisi pergerakan jumlah profesi ini tidak diminati oleh PNS dilingkungan Pemerintah daerah, mengapa? Salah satunya karena kesejahteraan. Ditinjau dari jumlah pemerintah daerah yang berjumlah 548 pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota), tetapi hanya 67 pemerintah daerah yang memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa atau sekitar 12%. Dengan jumlah prosentase 12% apakah pantas berharap capaian serapan anggaran tercapai 100%?, atau berharap pengelolaan pengadaan barang/jasa benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pengadaan?, atau juga berharap pengelolaan pengadaan barang/jasa ini bebas dari korupsi?. Jika kesejahteraan pengelola pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan beban kerja dan risiko pekerjaan pengadaan barang/jasa, maka pergerakan jumlah PNS yang berminat mengikuti Ujian Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu syarat menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa akan semakin banyak dan akhirnya memenuhi kebutuhan K/L/D/I. Kondisi lambannya pergerakan jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa juga disebabkan oleh belum adanya aturan dan sangsi bagi K/L/D/I yang belum mengusulkan SDM-nya menjadi Pejabat Fungsional PPBJ, K/L/D/I belum memberdayakan SDM PF PPBJ secara maksimal. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kualitas output pengadaan barang/jasa tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang terlibat sebagai pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas output pengadaan barang/jasa sudah seharusnya diawali dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa: 1. adanya pedoman pembinaan dan pengembangan Jabatan fungsional PPBJ (penetapan formasi, pengelolaan dan pemantauan); 2. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional PPBJ yang dapat dimanfaatkan sebagai bank data dan alat pemantauan persebaran jabatan fungsional PPBJ; 3. pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di antara 3 direktorat dalam deputi PPSDM untuk memaksimalkan penggunaan, khususnya bagi pejabat fungsional PPBJ; 4. pendampingan dalam perencanaan pengelolaan dan pemantauan jabatan fungsional PPBJ. Jaminan Rasa Aman Pejabat Fungsioanl Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan pengadaan barang/jasa, sejak perencanaan hingga diterimanya hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah beban kerja yang saling memiliki keterkaitan secara sistemik, jika ada yang salah dalam prosesnya akan berpotensi untuk merugikan keuangan negara yang selanjutnya dituduh korupsi. Potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa sangat mudah untuk dicermati dan ditemukan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa selalu diaudit, dalam posisi inilah kemampuan auditor dipertaruhkan, jika auditornya melakukan audit secara obyektif maka akan menghasilkan rekomendasi yang perlu tindak lanjuti demi perbaikan pengadaan barang/jasa. Namun dibeberapa satuan kerja pengelola pengadaan barang/jasa sering merasa khawatir dengan pengaduan masyarakat, karena setiap pengaduan masyarakat harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak memahami regulasi pengadaan sering semena-mena dalam proses penyelidikan, serampangan dalam menetapkan kerugian negara, ini ditemukan penulis pada kasus yang menimpa pejabat pengelola pengadaan yang saat ini sedang menjadi tersangka dalam pengadaan barang/jasa. Status tersangka juga menyebabkan pejabat pengelola pengadaan barang/jasa beserta keluarganya menanggung risiko yang sulit untuk dibayar. Seluruh keluarganya harus ikut membayar entah sampai berapa turunan. Akhirnya tulisan ini harus berakhir dengan harapan kepada semua pihak yang peduli kepada pengadaan yang kredible, bersih dan memakmurkan bangsa dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan secara bersama-sama: 1. LKPP melakukan Review semua masukan atau kasus-kasus pengadaan di seluruh K/L/D/I; 2. PA/KPA memiliki pengetahuan/keahlian mengidentifikasi Kebutuhan pengadaan barang/jasa, menganalisa risiko dan prioritas pengadaan barang/jasa, menganalisa penyedia Barang/Jasa dan Kemampuan Penyedia barang/jasa, menyusun Kerangka Acuan Kerja agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat terlaksana dengan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa; 3. PPK memiliki pengetahuan/keahlian mengkaji ulang terhadap: Identifikasi Kebutuhan, Anggaran Biaya, Kerangka Acuan Kerja, (yang telah dilakukan oleh PA/KPA), menetapkan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri, dan menentukan Jenis Kontrak pengadaan barang/jasa; 4. Pejabat Pengadaan/Pokja ULP menetapkan Revisi sistem pengadaan (Sistem pemilihan, Metoda Penyampaian Dokumen, Metoda Evaluasi), Penetapan Metoda Kualifikasi, Penetapan Tahapan Jadwal Pengadaan. Kesimpulan Kesadaran bersama semua pihak tentang pentingnya peran pengelola pengadaan barang/jasa dalam suatu organisasi. peran yang diberikan kepada yang mampu dan bermandat sesuai dengan fungsi profesi pengadaan barang/jasa, karena apabila suatu urusan tidak diberikan kepada ahlinya maka sama dengan sengaja membuat urusan itu tidak selesai sesuai dengan tujuan organisasi. Potensi korupsi akan semakin besar. Ada 88% di 548 pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota), belum dikelola oleh fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang permanen (adhoc) Profesi pengelola pengadaan barang/jasa hendaknya melalui tahapan sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa yang memiliki kejelasan arah karirnya, terjamin kesejahteraannya, ada program pengembangan sumber daya manusianya, serta adanya jaminan rasa aman bagi fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. REFERENSI : http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/jumlah-dan-daftar-nama-kabupaten-dan-kota-se-indonesia.html .............., PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PLUS Perpres No 35 tahun 2011 (Perubahan pertama), Perpres No 70 tahun 2012 (Perubahan ke dua), Perpres No 172 tahun 2014 (Perubahan ket iga), dan Perpres No 4 tahun 2015 (Perubahan ke empat. Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan SDM, 2016, Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa, Forum Komunikasi JF PPBJ 2016, Balikpapan Direktorat Sertifikasi Profesi LSP LKPP, Kebijakan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Forum Komunikasi JF PPBJ 2016, Balikpapan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

REFLEKSI IFPI DI HARI JADI KE-2 (Fokus Pada Langkah Maju) TAHUN 2018

Pada usia IFPI yang ke-2 (dua tahun), telah melewati banyak hal, tentunya dengan langkah maju. Maju dan terus maju walau banyak kelemahan ...