Selasa, 04 Juli 2017

PERAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MENGURANGI POTENSI KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH

Pengadaan barang/jasa adalah salah satu prasyarat untuk tercapainya setiap tujuan organisasi, karena setiap tujuan pasti membutuhkan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa yang bisa mendukung tercapainya setiap tujuan adalah pengadaan baran/jasa yang sesuai dengan kebutuhan bagi tercapainya setiap tujuan, yang selanjutnya disebut output pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa disebut mampu menjadi pendukung tercapainya setiap tujuan adalah pengadaan yang menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu: 1) efisien; 2) efektif; 3) transparan; 4) terbuka; 5) bersaing; 6) adil/tidak diskriminatif; dan 7) akuntabel. Pengadaan barang/jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (tujuh prinsip pengadaan barang/jasa) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dan memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa. Pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa adalah pihak-pihak yang telah memiliki pengetahuan, keterampilan dan integritas dalam proses pengadaan barang/jasa serta memiliki kualifikasi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa. Kualifikasi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa berupa sertifikat pengadaan barang/jasa yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa dan juga lulus uji kompetensi pengadaan barang/jasa. Namun demikian bagaimanakah pengadaan barang/jasa sekarang? Pengadaan barang/jasa apakah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa secara penuh: 1. Kuasa Pengguna Anggaran; Kuasa Pengguna Anggaran hendaknya memiliki pengetahuan/keterampilan: a) menelaah Lingkungan Pengadaan; b) melakukan penyelarasan Kebijakan pengadaan; c) menyusun organisasi pengadaan; d) menyusun kebutuhan dan anggaran pengadaan; e) membentuk tim pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa; f) mengelola kinerja; 2. Pejabat Pembuat Komitmen; Pejabat pembuat komitmen hendaknya memiliki pengetahuan/keterampilan: a) menyusun spesifikasi teknis; b) menyusun harga perkiraan; c) melakukan evaluasi kinerja penyedia; d) melakukan finalisasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa; e) menyusun rencana pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa; f) mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa; g) melakukan penerimaan hasil pengadaan barang/jasa; h) mengelola resiko. 3. Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan; PP/ULP hendaknya memiliki pengetahuan/keterampilan tentang: a) penetapan/revisi sistem pengadaan (sistem pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi); b) penetapan metode kualifikasi; c) penetapan tahapan jadwal pengadaan. Jawaban atas pertanyaan apakah pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara penuh adalah ada pada jawaban apakah pihak-pihak terkait pengadaan barang/jasa juga telah memiliki kriteria sebagai pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Fakta yang kita jumpai bersama adalah pengelolaan pengadaan barang/jasa belum mensyaratkan kualifikasi pihak-pihak pengelola pengadaan barang/jasa, indikasi ini bisa dilihat dari: 1. jumlah personil/pejabat pengelola pengadaan barang/jasa yang belum merata disetiap K/L/D/I; 2. masih ada K/L/D/I yang bahkan tidak memiliki pejabat fungsional PPBJ, tetapi mengelola pengadaan barang/jasa; 3. sebagian pejabat fungsional PPBJ yang ada di K/L/D/I belum difungsikan sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pejabat fungsioonal PPBJ; 4. justru sebagian K/L/D/I menyerahkan pengelolaan PBJ kepada pihak-pihak yang tidak terkait pengelolaan PBJ (mengabaikan Pejabat Fungsional PPBJ yang ada di satkernya); Uraian diatas menggambarkan bahwa pengadaan barang/jasa belum berjalan sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, karena pengadaan barang/jasa masih dilaksanakan oleh pihak-pihak yang belum memiliki kualifikasi dan mandat permanen sebagai pengelola pengadaan barang/jasa. Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Sertifikasi adalah standarisasi secara profesional bagi yang memiliki kemampuan di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh orgainsasi profesi bukan pemerintah. Sertifikasi ini memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah ditetapkan. Sertifikasi kompetensi PBJ adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI), standar internasional dan/atau standar khusus. Adanya sertifikasi kompetensi PBJ ini hendaknya mampu menjadi syarat bagi pemenuhan usulan anggaran K/L/D/I kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak melanggar hukum. Jadi, K/L/D/I yang belum memiliki Sumber Daya Manusia yang telah mendapat sertifikat kompetensi dan telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengadaan barang/jasa hendaknya tidak dipenuhi dulu usulan anggarannya sampai dengan telah menyertakan/melampirkan tenaga fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Jika syarat ini tidak ditetapkan, yaitu K/L/D/I yang belum memiliki pejabat fungsional pengadaan barang/jasa atau belum menunjuk pejabat fungsional pengadaan barang/jasa diluar K/L/D/I-nya tetapi disetujui usulan anggarannya, maka potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa semakin besar kemungkinannya. Arah Karir Pejabat Fungsioanal Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Empat pilar reformasi pengadaan barang/jasa akan mendorong arah karir Pejabat fungsional pengelola Pengadaan Barang/jasa. Empat pilar tersebut meliputi pilar regulasi, pilar kelembagaan dan sumber daya manusia, pilar market practice, pilar integrity. Pilar regulasi merupakan pilar utama yang akan menentukan arah karir pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Regulasi yang jelas penerapannya, memiliki kepastian hukum dalam pengawasannya dan adanya sinergi antar K/L/D/I dalam menerapkan regulasi pengadaan barang/jasa. Pilar Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan pilar yang kedua dalam reformasi pengadaan barang/jasa, pilar ini mensyaratkan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan yang permanen dan mandiri, mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengadaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi. Pilar market practice, pilar ini adalah pilar yang berhubungan langsung dengan pasar, dimana pasar yang sehat akan berpengaruh juga pada tercapainya penerapan prinsip-prinsip pengadaan. Diantaranya adalah bagaimana kewenangan pengadaan langsung dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait pengadaan semakin mudah untuk dilaksanakan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Kewenangan pengadaan langsung yang menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dengan adanya sistem belanja langsung dengan transaksi elektronik yang selanjutnya disebut E-procurement (terdiri dari e-tendering dan e-purchashing) Kesejahteraan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/jumlah-dan-daftar-nama-kabupaten-dan-kota-se-indonesia.html, menyebutkan bahwa negara Indonesia saat data ini diperoleh (data 2015-2016) memiliki 34 propinsi, 416 Kabupaten, 98 kota. Jadi total Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia 548 pemerintah daerah. Artinya ada 548 perencanaan kebutuhan anggaran pemerintah daerah yang diusulkan kepada pemerintah pusat. Sementara sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa hanya 67 (enam puluh tujuh) pemerintah daerah yang memiliki Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa. Dilihat dari pergerakannya, jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari jalur inpasing berjumlah 622 (enam ratus dua puluh dua) orang, jalur perpindahan 2 (dua) orang, jalur pengangkatan pertama 1 (satu) orang. Dari sisi pergerakan jumlah profesi ini tidak diminati oleh PNS dilingkungan Pemerintah daerah, mengapa? Salah satunya karena kesejahteraan. Ditinjau dari jumlah pemerintah daerah yang berjumlah 548 pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota), tetapi hanya 67 pemerintah daerah yang memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa atau sekitar 12%. Dengan jumlah prosentase 12% apakah pantas berharap capaian serapan anggaran tercapai 100%?, atau berharap pengelolaan pengadaan barang/jasa benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pengadaan?, atau juga berharap pengelolaan pengadaan barang/jasa ini bebas dari korupsi?. Jika kesejahteraan pengelola pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan beban kerja dan risiko pekerjaan pengadaan barang/jasa, maka pergerakan jumlah PNS yang berminat mengikuti Ujian Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu syarat menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa akan semakin banyak dan akhirnya memenuhi kebutuhan K/L/D/I. Kondisi lambannya pergerakan jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa juga disebabkan oleh belum adanya aturan dan sangsi bagi K/L/D/I yang belum mengusulkan SDM-nya menjadi Pejabat Fungsional PPBJ, K/L/D/I belum memberdayakan SDM PF PPBJ secara maksimal. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kualitas output pengadaan barang/jasa tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang terlibat sebagai pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas output pengadaan barang/jasa sudah seharusnya diawali dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa: 1. adanya pedoman pembinaan dan pengembangan Jabatan fungsional PPBJ (penetapan formasi, pengelolaan dan pemantauan); 2. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional PPBJ yang dapat dimanfaatkan sebagai bank data dan alat pemantauan persebaran jabatan fungsional PPBJ; 3. pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di antara 3 direktorat dalam deputi PPSDM untuk memaksimalkan penggunaan, khususnya bagi pejabat fungsional PPBJ; 4. pendampingan dalam perencanaan pengelolaan dan pemantauan jabatan fungsional PPBJ. Jaminan Rasa Aman Pejabat Fungsioanl Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan pengadaan barang/jasa, sejak perencanaan hingga diterimanya hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah beban kerja yang saling memiliki keterkaitan secara sistemik, jika ada yang salah dalam prosesnya akan berpotensi untuk merugikan keuangan negara yang selanjutnya dituduh korupsi. Potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa sangat mudah untuk dicermati dan ditemukan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa selalu diaudit, dalam posisi inilah kemampuan auditor dipertaruhkan, jika auditornya melakukan audit secara obyektif maka akan menghasilkan rekomendasi yang perlu tindak lanjuti demi perbaikan pengadaan barang/jasa. Namun dibeberapa satuan kerja pengelola pengadaan barang/jasa sering merasa khawatir dengan pengaduan masyarakat, karena setiap pengaduan masyarakat harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak memahami regulasi pengadaan sering semena-mena dalam proses penyelidikan, serampangan dalam menetapkan kerugian negara, ini ditemukan penulis pada kasus yang menimpa pejabat pengelola pengadaan yang saat ini sedang menjadi tersangka dalam pengadaan barang/jasa. Status tersangka juga menyebabkan pejabat pengelola pengadaan barang/jasa beserta keluarganya menanggung risiko yang sulit untuk dibayar. Seluruh keluarganya harus ikut membayar entah sampai berapa turunan. Akhirnya tulisan ini harus berakhir dengan harapan kepada semua pihak yang peduli kepada pengadaan yang kredible, bersih dan memakmurkan bangsa dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan secara bersama-sama: 1. LKPP melakukan Review semua masukan atau kasus-kasus pengadaan di seluruh K/L/D/I; 2. PA/KPA memiliki pengetahuan/keahlian mengidentifikasi Kebutuhan pengadaan barang/jasa, menganalisa risiko dan prioritas pengadaan barang/jasa, menganalisa penyedia Barang/Jasa dan Kemampuan Penyedia barang/jasa, menyusun Kerangka Acuan Kerja agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat terlaksana dengan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa; 3. PPK memiliki pengetahuan/keahlian mengkaji ulang terhadap: Identifikasi Kebutuhan, Anggaran Biaya, Kerangka Acuan Kerja, (yang telah dilakukan oleh PA/KPA), menetapkan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri, dan menentukan Jenis Kontrak pengadaan barang/jasa; 4. Pejabat Pengadaan/Pokja ULP menetapkan Revisi sistem pengadaan (Sistem pemilihan, Metoda Penyampaian Dokumen, Metoda Evaluasi), Penetapan Metoda Kualifikasi, Penetapan Tahapan Jadwal Pengadaan. Kesimpulan Kesadaran bersama semua pihak tentang pentingnya peran pengelola pengadaan barang/jasa dalam suatu organisasi. peran yang diberikan kepada yang mampu dan bermandat sesuai dengan fungsi profesi pengadaan barang/jasa, karena apabila suatu urusan tidak diberikan kepada ahlinya maka sama dengan sengaja membuat urusan itu tidak selesai sesuai dengan tujuan organisasi. Potensi korupsi akan semakin besar. Ada 88% di 548 pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota), belum dikelola oleh fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang permanen (adhoc) Profesi pengelola pengadaan barang/jasa hendaknya melalui tahapan sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa yang memiliki kejelasan arah karirnya, terjamin kesejahteraannya, ada program pengembangan sumber daya manusianya, serta adanya jaminan rasa aman bagi fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. REFERENSI : http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/jumlah-dan-daftar-nama-kabupaten-dan-kota-se-indonesia.html .............., PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PLUS Perpres No 35 tahun 2011 (Perubahan pertama), Perpres No 70 tahun 2012 (Perubahan ke dua), Perpres No 172 tahun 2014 (Perubahan ket iga), dan Perpres No 4 tahun 2015 (Perubahan ke empat. Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan SDM, 2016, Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa, Forum Komunikasi JF PPBJ 2016, Balikpapan Direktorat Sertifikasi Profesi LSP LKPP, Kebijakan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Forum Komunikasi JF PPBJ 2016, Balikpapan

Jumat, 16 Juni 2017

Penjaga Harmoni Itu Bernama “Bryan Anderson!”

Penjaga Harmoni Itu Bernama “Bryan Anderson!”
Pada suatu hari seorang pria melihat seorang wanita lanjut usia sedang berdiri kebingungan di pinggir jalan. Meskipun hari agak gelap, pria itu dapat melihat, bahwa sang nyonya sedang membutuhkan pertolongan. Maka pria itu menghentikan mobilnya di depan mobil Benz wanita itu dan keluar menghampirinya. Mobil Pontiac-nya (mobil rakyat) masih menyala, ketika pria itu mendekati sang nyonya. Meskipun pria itu tersenyum, wanita itu masih terlihat ketakutan. Tak ada seorangpun berhenti menolongnya selama beberapa jam ini. Apakah pria ini akan melukainya, atau malah merampoknya? Pria itu kelihatan tak baik. Ia kelihatan miskin dan kelaparan. Sang pria dapat melihat dan merasakan bahwa wanita itu ketakutan, sementara berdiri disana kedinginan. Ia mengetahui bagaimana perasaan wanita itu. Ketakutan itu membuat sang nyonya tambah kedinginan. Kata pria itu, “Saya disini untuk menolong anda, Nyonya. Masuk ke dalam mobil saja, supaya anda merasa hangat! Ngomong-ngomong, nama saya Bryan Anderson.” Wah, sebenarnya ia hanya mengalami ban kempes, namun bagi wanita lanjut usia seperti dia, kejadian itu cukup buruk. Bryan merangkak ke bawah bagian sedan, mencari tempat untuk memasang dongkrak. Selama mendongkrak itu beberapa kali jari-jarinya membentur tanah. Segera ia dapat mengganti ban itu.. Namun, akibatnya ia jadi kotor dan tangannya terluka. Ketika pria itu mengencangkan baut-baut roda ban, wanita itu menurunkan kaca mobilnya dan mencoba ngobrol dengan pria itu. Ia mengatakan kepada pria itu bahwa ia berasal dari St. Louis dan hanya sedang lewat di jalan ini. Ia sangat berutang budi atas pertolongan pria itu. Bryan hanya tersenyum, ketika ia menutup bagasi mobil wanita itu. Sang nyonya menanyakan berapa yang harus ia bayar, sebagai ungkapan terima kasihnya. Berapa pun jumlahnya tidak menjadi masalah bagi wanita kaya itu. Ia sudah membayangkan semua hal mengerikan yang mungkin terjadi seandainya pria itu tak menolongnya. Bryan tak pernah berpikir untuk mendapat bayaran. Ia menolong orang lain tanpa pamrih. Meskipun ia miskin ia biasa menolong orang yang dalam kesulitan dan Tuhan mengetahui, bahwa banyak orang telah ditolong dirinya pada waktu yang lalu. Ia biasa menjalani kehidupan seperti itu dan tidak pernah ia berbuat hal menyakiti orang lain. Pria itu mengatakan kepada sang nyonya, bahwa seandainya ia ingin membalas kebaikannya, silahkan nanti pada waktu berikutnya jk nyonya melihat seseorang yang memerlukan bantuan, nyonya dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada orang itu dan Bryan menambahkan, ketika itu “Nyonya ingatlah kepada saya.” Bryan menunggu sampai wanita itu menyalakan mobilnya dan berlalu. Hari itu dingin dan membuat orang depresi, namun pria itu merasa nyaman, ketika ia pulang ke rumah, menembus kegelapan senja. Beberapa kilometer dari tempat itu sang nyonya melihat sebuah kafe kecil. Ia turun dari mobilnya untuk sekedar mencari makanan kecil dan menghangatkan badan sebelum pulang ke rumah. Restoran itu nampak agak kotor. Diluar kafe itu ada dua pompa bensin yang sudah tua. Pemandangan di sekitar tempat itu sangat asing baginya. Sang pelayan mendatangi wanita itu dan membawakan handuk bersih untuk mengelap rambut wanita itu yang basah. Pelayan itu tersenyum manis, meskipun ia tak dapat menyembunyikan kelelahannya berdiri sepanjang hari. Sang nyonya melihat bahwa pelayan wanita itu sedang hamil hampir delapan bulan, namun pelayan itu tak membiarkan keadaan dirinya mempengaruhi sikap pelayanannya kepada para pelanggan restoran. Wanita lanjut usia itu heran bagaimana pelayan yang tidak punya apa-apa ini dapat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada orang asing seperti dirinya. Dan wanita lanjut itu ingat kepada Bryan. Setelah wanita itu menyelesaikan makanannya, ia membayar dengan uang kertas $100 (senilai Rp. 1,2jt) . Pelayan wanita itu dengan cepat pergi untuk memberi uang kembalian kepada wanita itu. Ketika kembali ke mejanya, sayang sekali wanita itu sudah pergi. Pelayan itu bingung, kemana perginya wanita itu. Kemudian ia melihat sesuatu tertulis pada lap di meja itu. Ada butiran air mata, ketika pelayan itu membaca apa yang ditulis wanita itu: “Engkau tidak berutang apa-apa kepada saya.. Saya juga pernah ditolong orang. Orang itu juga telah berbuat hal yang sama seperti yang saya lakukan hari ini padamu. Jika engkau ingin membalas kebaikan saya, inilah yang harus engkau lakukan: “Jangan biarkan rantai kasih ini berhenti padamu.'” Di bawah lap itu terdapat sepuluh lembar uang kertas $ 100 lagi. Malam itu, ketika ia pulang ke rumah dan setelah semuanya beres ia naik ke ranjang. Ia memikirkan tentang uang itu dan apa yang telah ditulis oleh wanita itu. Bagaimana wanita baik hati itu tahu tentang berapa jumlah uang yang ia dan suaminya butuhkan u melahirkan bayi mereka..? Untuk kelahiran bayinya bulan depan, sangat sulit mendapatkan uang yang cukup dgn penghasilan mereka yg terbatas. Ia tahu betapa suaminya kuatir tentang keadaan mereka dan ketika suaminya sudah tertidur di sampingnya, pelayan wanita itu memberikan ciuman lembut dan berbisik lembut dan pelan pada suaminya “Jangan khawatir lagi tentang bayi kita ya sayang, samuanya akan beres suamiku. Aku mengasihimu, Bryan Anderson!” Profesional Pengadaan Barang/Jasa sekelas “Bryan Anderson” dapat mengambil pelajaran terkait perlunya membangun kebersamaan dan menjaga harmoni. Selain hal tersebut juga bagaimana menyatukan berbagai kepentingan. Lemahnya koordinasi dan kuatnya ego sektoral. Terkait membangun kebersamaan dan menjaga harmoni tercatat beberapa hal. Diantaranya tentang perlunya menghargai pendapat orang lain, tidak merasa benar sendiri dan mau mendengar orang lain. Tak boleh ada pihak yang paling penting dan merasa paling hebat, menyadari tentang keterbatasan diri. Keterbatasan yang harus disiasati dan perlunya menjalin komunijasi yang efektif untuk memecahkan masalah. Bahwa dengan kebersamaan dan komunikasi kita dapat menyelesaikan beberapa permasalahan. Hingga saat ini, di tengah tengah arus informasi yang makin cepat sering merasa ketinggalan. Meskipun sudah dibarengi dengan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi lainnya. Tetap saja ada tercecer. Ketinggalan informasi karena kemalasan diri untuk berkonunikasi. Padahal permasalahan dapat diselesaikan dengan berkomunikasi. Dan makin sadari bahwa tiap orang punya keunikan dan kelebihan masing masing. Jika ada yang terlihat menonjol dengan kelebihannya, tapi sebenarnya pasti juga punya kekurangan. Sebaliknya jika ada orang yang kita anggap kurang menonjol, belum tentu tidak memiliki keunggulan. Karena setiap orang punya potensi dan kelebihani masing masing. Tampaknya kita tak perlu terlalu mengagungkan orang-orang yang memiliki banyak kelebihan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tak sempurna. Berdasarkan hal tersebut maka menjaga kebersamaan dan harmoni adalah sebuah keniscayaan. Jika dianalogikan dengan sebuah tim sepakbola, maka tiap pemain punya posisi masing masing. Ada yang menempati posisi penjaga gawang, pemain belakang, sebagai gelandang dan juga sebagai penyerang. Begitupun posisi kita dalam sebuah tim dalam sebuah organisasi. Kita sudah diberi tugas dan peran masing masing. Maka menjadi penting melaksanakan tugas dan peran kita sebaik mungkin. Dan kebersamaan dalam tim akan menentukan keberhasilan utk meraih kemenangan. Sering terlupakan bahwa tugas kita adalah saling menghormati satu sama lain. Saling memberi semangat untuk kemajuan. Dan nemberi kesempatan untuk rekan kita agar bisa menunjukkan kemampuannya. Bukan malah mematikan. Tak boleh ada yang merasa lebih dengan segala kelebihannya serta mengabaikan pandangan dan pendapat orang lain. Apalagi berpikir bahwa diri kitalah yang paling hebat. Kitalah yang paling benar. Jangan sampai ha ini terjadi. Hidup bersama mencapai tujuan mulia menyaratkan untuk saling menghormati dan seiring sejalan mencapai tujuan karena Bersama Kita Bisa. Tentunya dengan semangat mengabdi kepada kemanusiaan seperti yang dicontohkan oleh “Bryan Anderson”. Fokus pada pengabdian kepada negara khsususnya bagaimana tujuan penciptaan ini tercapai. (Copas dari: Mudji Santosa dan Adrinal Tanjung)

Kamis, 15 Juni 2017

Apakah Anggota IFPI Ada Yang Bernama “Bryan Anderson!”?

Apakah Anggota IFPI Ada Yang Bernama “Bryan Anderson!”? (Copas dari Mudji Santosa) Pada suatu hari seorang pria melihat seorang wanita lanjut usia sedang berdiri kebingungan di pinggir jalan. Meskipun hari agak gelap, pria itu dapat melihat, bahwa sang nyonya sedang membutuhkan pertolongan. Maka pria itu menghentikan mobilnya di depan mobil Benz wanita itu dan keluar menghampirinya. Mobil Pontiac-nya (mobil rakyat) masih menyala, ketika pria itu mendekati sang nyonya. Meskipun pria itu tersenyum, wanita itu masih terlihat ketakutan. Tak ada seorangpun berhenti menolongnya selama beberapa jam ini. Apakah pria ini akan melukainya, atau malah merampoknya? Pria itu kelihatan tak baik. Ia kelihatan miskin dan kelaparan. Sang pria dapat melihat dan merasakan bahwa wanita itu ketakutan, sementara berdiri disana kedinginan. Ia mengetahui bagaimana perasaan wanita itu. Ketakutan itu membuat sang nyonya tambah kedinginan. Kata pria itu, “Saya disini untuk menolong anda, Nyonya. Masuk ke dalam mobil saja, supaya anda merasa hangat! Ngomong-ngomong, nama saya Bryan Anderson.” Wah, sebenarnya ia hanya mengalami ban kempes, namun bagi wanita lanjut usia seperti dia, kejadian itu cukup buruk. Bryan merangkak ke bawah bagian sedan, mencari tempat untuk memasang dongkrak. Selama mendongkrak itu beberapa kali jari-jarinya membentur tanah. Segera ia dapat mengganti ban itu.. Namun, akibatnya ia jadi kotor dan tangannya terluka. Ketika pria itu mengencangkan baut-baut roda ban, wanita itu menurunkan kaca mobilnya dan mencoba ngobrol dengan pria itu. Ia mengatakan kepada pria itu bahwa ia berasal dari St. Louis dan hanya sedang lewat di jalan ini. Ia sangat berutang budi atas pertolongan pria itu. Bryan hanya tersenyum, ketika ia menutup bagasi mobil wanita itu. Sang nyonya menanyakan berapa yang harus ia bayar, sebagai ungkapan terima kasihnya. Berapa pun jumlahnya tidak menjadi masalah bagi wanita kaya itu. Ia sudah membayangkan semua hal mengerikan yang mungkin terjadi seandainya pria itu tak menolongnya. Bryan tak pernah berpikir untuk mendapat bayaran. Ia menolong orang lain tanpa pamrih. Meskipun ia miskin ia biasa menolong orang yang dalam kesulitan dan Tuhan mengetahui, bahwa banyak orang telah ditolong dirinya pada waktu yang lalu. Ia biasa menjalani kehidupan seperti itu dan tidak pernah ia berbuat hal menyakiti orang lain. Pria itu mengatakan kepada sang nyonya, bahwa seandainya ia ingin membalas kebaikannya, silahkan nanti pada waktu berikutnya jk nyonya melihat seseorang yang memerlukan bantuan, nyonya dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada orang itu dan Bryan menambahkan, ketika itu “Nyonya ingatlah kepada saya.” Bryan menunggu sampai wanita itu menyalakan mobilnya dan berlalu. Hari itu dingin dan membuat orang depresi, namun pria itu merasa nyaman, ketika ia pulang ke rumah, menembus kegelapan senja. Beberapa kilometer dari tempat itu sang nyonya melihat sebuah kafe kecil. Ia turun dari mobilnya untuk sekedar mencari makanan kecil dan menghangatkan badan sebelum pulang ke rumah. Restoran itu nampak agak kotor. Diluar kafe itu ada dua pompa bensin yang sudah tua. Pemandangan di sekitar tempat itu sangat asing baginya. Sang pelayan mendatangi wanita itu dan membawakan handuk bersih untuk mengelap rambut wanita itu yang basah. Pelayan itu tersenyum manis, meskipun ia tak dapat menyembunyikan kelelahannya berdiri sepanjang hari. Sang nyonya melihat bahwa pelayan wanita itu sedang hamil hampir delapan bulan, namun pelayan itu tak membiarkan keadaan dirinya mempengaruhi sikap pelayanannya kepada para pelanggan restoran. Wanita lanjut usia itu heran bagaimana pelayan yang tidak punya apa-apa ini dapat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada orang asing seperti dirinya. Dan wanita lanjut itu ingat kepada Bryan. Setelah wanita itu menyelesaikan makanannya, ia membayar dengan uang kertas $100 (senilai Rp. 1,2jt) . Pelayan wanita itu dengan cepat pergi untuk memberi uang kembalian kepada wanita itu. Ketika kembali ke mejanya, sayang sekali wanita itu sudah pergi. Pelayan itu bingung, kemana perginya wanita itu. Kemudian ia melihat sesuatu tertulis pada lap di meja itu. Ada butiran air mata, ketika pelayan itu membaca apa yang ditulis wanita itu: “Engkau tidak berutang apa-apa kepada saya.. Saya juga pernah ditolong orang. Orang itu juga telah berbuat hal yang sama seperti yang saya lakukan hari ini padamu. Jika engkau ingin membalas kebaikan saya, inilah yang harus engkau lakukan: “Jangan biarkan rantai kasih ini berhenti padamu.'” Di bawah lap itu terdapat sepuluh lembar uang kertas $ 100 lagi. Malam itu, ketika ia pulang ke rumah dan setelah semuanya beres ia naik ke ranjang. Ia memikirkan tentang uang itu dan apa yang telah ditulis oleh wanita itu. Bagaimana wanita baik hati itu tahu tentang berapa jumlah uang yang ia dan suaminya butuhkan u melahirkan bayi mereka..? Untuk kelahiran bayinya bulan depan, sangat sulit mendapatkan uang yang cukup dgn penghasilan mereka yg terbatas. Ia tahu betapa suaminya kuatir tentang keadaan mereka dan ketika suaminya sudah tertidur di sampingnya, pelayan wanita itu memberikan ciuman lembut dan berbisik lembut dan pelan pada suaminya “Jangan khawatir lagi tentang bayi kita ya sayang, samuanya akan beres suamiku. Aku mengasihimu, Bryan Anderson!” Profesional Pengadaan Barang/Jasa sekelas “Bryan Anderson” dapat mengambil pelajaran terkait perlunya membangun kebersamaan dan menjaga harmoni. Selain hal tersebut juga bagaimana menyatukan berbagai kepentingan. Lemahnya koordinasi dan kuatnya ego sektoral. Terkait membangun kebersamaan dan menjaga harmoni tercatat beberapa hal. Diantaranya tentang perlunya menghargai pendapat orang lain, tidak merasa benar sendiri dan mau mendengar orang lain. Tak boleh ada pihak yang paling penting dan merasa paling hebat, menyadari tentang keterbatasan diri. Keterbatasan yang harus disiasati dan perlunya menjalin komunijasi yang efektif untuk memecahkan masalah. Bahwa dengan kebersamaan dan komunikasi kita dapat menyelesaikan beberapa permasalahan. Hingga saat ini, di tengah tengah arus informasi yang makin cepat sering merasa ketinggalan. Meskipun sudah dibarengi dengan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi lainnya. Tetap saja ada tercecer. Ketinggalan informasi karena kemalasan diri untuk berkonunikasi. Padahal permasalahan dapat diselesaikan dengan berkomunikasi. Dan makin sadari bahwa tiap orang punya keunikan dan kelebihan masing masing. Jika ada yang terlihat menonjol dengan kelebihannya, tapi sebenarnya pasti juga punya kekurangan. Sebaliknya jika ada orang yang kita anggap kurang menonjol, belum tentu tidak memiliki keunggulan. Karena setiap orang punya potensi dan kelebihani masing masing. Tampaknya kita tak perlu terlalu mengagungkan orang-orang yang memiliki banyak kelebihan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tak sempurna. Berdasarkan hal tersebut maka menjaga kebersamaan dan harmoni adalah sebuah keniscayaan. Jika dianalogikan dengan sebuah tim sepakbola, maka tiap pemain punya posisi masing masing. Ada yang menempati posisi penjaga gawang, pemain belakang, sebagai gelandang dan juga sebagai penyerang. Begitupun posisi kita dalam sebuah tim dalam sebuah organisasi. Kita sudah diberi tugas dan peran masing masing. Maka menjadi penting melaksanakan tugas dan peran kita sebaik mungkin. Dan kebersamaan dalam tim akan menentukan keberhasilan utk meraih kemenangan. Sering terlupakan bahwa tugas kita adalah saling menghormati satu sama lain. Saling memberi semangat untuk kemajuan. Dan nemberi kesempatan untuk rekan kita agar bisa menunjukkan kemampuannya. Bukan malah mematikan. Tak boleh ada yang merasa lebih dengan segala kelebihannya serta mengabaikan pandangan dan pendapat orang lain. Apalagi berpikir bahwa diri kitalah yang paling hebat. Kitalah yang paling benar. Jangan sampai ha ini terjadi. Hidup bersama mencapai tujuan mulia menyaratkan untuk saling menghormati dan seiring sejalan mencapai tujuan karena Bersama IFPI Kita Bisa. Tentunya dengan semangat mengabdi kepada kemanusiaan seperti yang dicontohkan oleh “Bryan Anderson”. Fokus pada pengabdian kepada negara khsususnya bagaimana tujuan pengadaan barang/jasa yang tepat biaya, tepat mutu, tepat waktu, tepat lokasi dan tepat layanan dapat tercapai dengan optimal dan efektif bagi kemakmuran. Dengan keahlian PBJ kita menabur kebaikan. Demi kemanuasiaan yang adil dan beradab. Salam pengadaan. (Copas dari: Mudji Santosa dan Adrinal Tanjung)

Senin, 24 Oktober 2016

PROSPEKTIF IKATAN FUNGSIONAL PENGADAAN INDONESIA (IFPI)


Keberadaan organisasi profesi pengadaan barang/jasa merupakan bagian dari amanat Permenpan dan RB RI No. 77 tahun 2012 tentang jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dan angka kreditnya :
  1. Pasal 1 point 9. Organisasi profesi adalah organisasi di bidang pengadaan barang/jasa yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada disiplin ilmu pengetahuan di bidang pengadaan barang/jasa.
  2. Pasal 5 Ayat (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pembinaan, antara lain: pada huruf j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; pada huruf k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  3. Pasal 6 Unsur dan sub unsur kegiatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari: pada point 7. Kegiatan penunjang jabatan fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi: e. keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengadaan barang/jasa;

Fungsi organisasi profesi adalah untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pengadaan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu pentingnya organisasi profesi pengadaan barang/jasa, bahkan Pasal 5 Ayat (2) Instansi pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pembinaan, antara lain: pada huruf j. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa; pada huruf k. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Organisasi Profesi Pengadaan barang/jasa “Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa (IFPI) adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh fungsional pengadaan barang/jasa untuk mengembangkan profesionalitas fungsional pengadaan barang/jasa.

Untuk satu profesi hanya terdapat satu organisasi profesi yang para anggotanya berasal dari satu profesi, dalam arti telah memiliki keterampilan, keahlian dan mandat  yang sama; 2) misi utama organisasi profesi adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi; dan 3) kegiatan pokok organisasi profesi adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi serta menetapkan kebijakan profesi. 

Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa dibentuk oleh fungsional pengadaan barang/jasa, berbadan hukum, bersifat independen, memiliki fungsi dan tujuan yang jelas untuk kepentingan para fungsional pengadaan barang/jasa, serta dibentuk sesuai peranturan peundangan, memiliki kode etik dan memiliki dewan penasehat untuk menegakkan kode etik serta Selain itu juga membela dan melindungi fungsional pengadaan barang/jasa.

Kewenangan organisasi profesi fungsional pengadaan barang/jasa adalah; a) menetapkan dan menegakkan kode etik fungsional pengadaan barang/jasa; b) memberikan bantuan hukum kepada fungsional pengadaan barang/jasa; c) memberikan perlindungan profesi; d) melakukan pembinaan dan pengembangan profesi fungsional pengadaan barang/jasa; dan e) mewujudkan ekosistem pengadaan yang lebih baik.
Selanjutnya, kepada para pemangku jabatan fungsional pengadaan barang/jasa yang telah diangkat dan diberi mandat sebagai fungsional pengadaan barang/jasa dipersilahkan segera mendaftarkan diri sebagai anggota profesi yaitu anggota Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI).

Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi IFPI
1. V I S I
Menjadi Organisasi Yang Mengayomi seluruh Fungsional PBJ Indonesia di Tahun 2021           

2. M I S I
1)     Menyatukan insan FPBJ dalam satu wadah organisasi;
2)        Mendorong disahkannya Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa;
3)        Mendorong terbentuknya Badan Pengadaan Nasional;
4)        Menjamin Peningkatan Kompetensi, Keamanan dan Reward atas kinerja bahkan prestasi FPBJ;
5)        Mewujudkan peran dan fungsi FPBJ yang kuat dalam kegiatan PBJ secara nasional;
6)        Mewujudkan organisasi profesi FBPJ yang bermitra sejajar dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta (LKPP) dan pihak lain.

3. T U J U A N
1)        Menyatukan insan FPBJ demi persatuan serta pembangunan bangsa dan negara;
2)        Meningkatkan peran dan fungsi FPBJ dalam pembangunan bangsa dan Negara;
3)        Memberi kepastian dan kekuatan hukum dalam kegiatan PBJ;
4)        Memberi tempat bekerja bagi FPBJ secara nasional;
5)        Memberi kepastian tentang jenjang karier bagi FPBJ secara nasional;
6)        Memberi kesejahteraan yang layak kepada FPBJ secara nasional;
7)        Memberi perlindungan kepada FPBJ dari kebijakan yang tidak mendukung peran dan fungsi FPBJ;
8)        Memberi perlindungan hukum kepada FPBJ yang berkaitan dengan kegiatan PBJ;
9)        Membentuk FPBJ yang berintegritas, kompeten dan professional;
10)    Mewujudkan kegiatan PBJ yang independen dan tanpa intervensi;
11)    Meningkatkan harkat dan martabat serta kehormatan FPBJ Indonesia;
12)    Mewujudkan kegiatan PBJ yang independen dan tanpa intervensi.

4. S T R A T E G I
1)        Membentuk dan mendirikan Perkumpulan IFPI (Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia) sebagai organisasi profesi FPBJ;
2)        Berperan aktif dalam proses perumusan dan pengesahan UU PBJ;
3)        Memperkuat dorongan dan dukungan terhadap lahirnya UU PBJ;
4)        Berperan aktif dalam proses pendirian Badan Pengadaan Nasional;
5)        Memperkuat dorongan dan dukungan terhadap pendirian Badan Pengadaan Nasional ;
6)        Berperan aktif dalam proses pengusulan dan perumusan peraturan terkait gaji dan tunjangan FPBJ;
7)        Memperkuat dorongan dan dukungan terkait pengesahan peraturan tentang peningkatan kesejahteraan FPBJ;
8)        Memberi pemahaman kepada para pemangku kebijakan tentang peran dan fungsi FPBJ yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan bangsa dan Negara;
9)        Menyiapkan tim ahli dalam permasalahan hukum kegiatan PBJ;
10)    Mempunyai pengacara untuk membela dan mendampingi FPBJ;
11)    Mengadakan sosialisasi, seminar dan diklat kepada FPBJ dan para pihak pengadaan terkait kegiatan PBJ;
12)    Adanya reward dan punishment terkait kode etika FPBJ dalam kegiatan PBJ;
13)    Berperan aktif merumuskan kebijakan LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14)    Berperan aktif dalam kegiatan LKPP;
15)    Menjalin kerja sama yang harmonis dengan berbagai pihak yan terkait dengan PBJ.

Ketentuan Menjadi Anggota IFPI
Untuk menjadi anggota Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI), aparatur sipil negara (ASN) yang telah duduk sebagai Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dibuktikan dengan SK Pengangkatan/Inpassing):
1.    Mengirim uang pangkal keanggotaan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke Rekening  IFPI: Bank BNI : 0464512513 a.n Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia
2.    Mengirimkan : 1) hasil scan Bukti Pembayaran, 2) KTP,  3) SK Jabatan Fungsional terakhir,  4) Ukuran Jasket M/L/XL/XXL dan 5)Pas Foto Warna (jpeg) resolusi minimal 167 kb ke alamat e-mail : divisi1.organita.ifpi@gmail.com, sekretariat.ifpi@gmail.com, dan bendum.ifpi@gmail.com
3.    Mengisi Formulir Keanggotaan; dengan klik di
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfeGv2LN87TOuzY7TNbGPUX0a88qg08zxDll-3yQunUXGixXg/viewform?c=0&w=1
4.    Setelah melaksanakan tahapan di atas, silakan konfirmasi ke
Divisi Organisasi dan Keanggotaan di No HP : 0812-9888-4145 (Bapak Abdullah)

Demikian gambaran singkat tentang prospektif Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) ini disusun untuk memberikan gambaran kepada seluruh pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, khususnya bagi para fungsional pengadaan barang/jasa (JFT PBJ). Dengan harapan kita bersama memiliki kepedulian yang sama demi terwujudnya ekosistem pengadaan barang/jasa yang lebih baik, kredibel dan memakmurkan kehidupan berbangsa dan bernegara. (sekretatis umum IFPI)

Lampiran :
domisili.jpgnpwp.jpg

photo_2016-10-04_14-15-23.jpgphoto_2016-10-04_14-15-16.jpgphoto_2016-10-25_07-03-11.jpg

Jumat, 14 Oktober 2016

MENGOPTIMALKAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SISTEM RAYONISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015

MENGOPTIMALKAN KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN SISTEM RAYONISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2015










Disusun oleh :
PITONO, S.Pd., M.Pd.I.
NIP. 19720705 2005011004












PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2015
BAB I
PENDAHULUAN


Dari tahun ke tahun, nampaknya kasus-kasus  korupsi atau biasa disebut dengan kecurangan dalam bidang keuangan selalu menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan masyarakat luas. Namun, walau berbagai jenis kasus korupsi terungkap dan telah diproses oleh aparat penegak hukum, belum ada indikasi bahwa tindak kecurangan itu akan segera terhenti. justru seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak tindak  korupsi  yang terungkap dan bahkan pelakunya semakin banyak dan kompleks. Entah karena sistem di negara kita yang mandul ataukah para pelaku yang selalu selangkah lebih maju. Jangankan sistem pengendalian eksternal yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencegah adanya  korupsi, sistem pengendalian internal dalam organisasi itu sendiri pun belum tentu mampu untuk mencegah adanya korupsi. Apalagi jika para pelaku adalah orang-orang yang melaksanakan pengendalian dan juga merupakan orang-orang yang memiliki kuasa di dalam organisasi tersebut.
Ada berbagai macam korupsi telah terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah dan berlangsung berlangsung terus-menerus seperti air yang mengalir tiada henti. Salah satu jenis yang paling banyak menimbulkan atau dapat juga disebut salah satu sumber kebocoran keuangan yang paling besar adalah korupsi dalam bidang pengadaan barang/jasa. 
Pelaku kecurangan biasanya merupakan oknum pegawai atau orang yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan dimana tindak kecurangan tersebut dilakukan. Biasanya, pelaku adalah orang yang tugas fungsionalnya tidak hanya menjalankan sistem pengendalian intern, tetapi juga ikut mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan. Oleh sebab itu, pelaku sulit sekali terdeteksi karena kinerjanya yang tampak telah dipercaya, kemampuan berkomunikasi yang baik, pengalaman kerja yang luas, dan kepribadian yang menarik. Dalam hal ini, yang akan penulis bahas adalah tindakan pencegahan yang harus dilakukan khususnya pada kegiatan pengadaan barang/jasa pada kementerian agama Kabupaten Jember.
Terdapat berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di sektor publik, baik yang berupa korupsi (Corruption), penyalahgunaan asset (Asset Misappropriation), maupun  Fraudulent Statements. Kecurangan seperti yang telah dijelaskan di atas telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (sesuai yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara merupakan jenis-jenis tindak pidana korupsi).
Mardiasmo (2000), menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan audit pemerintahan di Indonesia, yaitu : 1) tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi sektor publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur dan 2) berkaitan dengan masalah struktur lembaga audit terhadap pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia, yang  overlapping satu dengan lainnya, yang menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaksanaan pengauditan.
Sistem pengadaan publik Indonesia secara luas diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran, yang memungkinkan korupsi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin Indonesia. Kegagalan tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat kegagalan dalam sistem monitoring dan evaluasi serta adanya konflik kepentingan dalam badan organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pemikiran mendalam mengenai kejadian tersebut dengan cara mencari upaya pencegahannya sehingga korupsi atau kecurangan yang biasa terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah dapat ditekan.




BAB II
TINJAUAN PUSTAKA


2.1  Landasan Teori
2.1.1  Teori Keagenan
Menurut Lane (2000) dalam  Anonymous  (2009) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 2000: 12-13). Misalnya, dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2002 dalam Anonymous, 2009). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan, hal ini juga terjadi pada kasus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa dimana yang menjadi prinsipal adalah pemerintah  dan yang menjadi agen adalah panitia pengadaan barang/jasa. Pemerintah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan mempergunakan Anggaran Negara (APBN) dengan sebaik-baiknya, misalnya melalui pengadaan barang/jasa. Namun, tidak semua pihak yang terkait (terutama yang merupakan agen) baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. Banyak terdapat muatan-muatan kepentingan, terutama kepentingan politik, yang mengganggu tercapainya tujuan utama pengadaan barang/jasa.


2.1.2  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (government procurement)sebagai :
The acquisition of goods, services, and public works in a timely manner that result in best value to the government and the people.
(perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat).
 Lebih jauh  Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mengungkapkan adanya karakteristik pengadaan barang/jasa di sektor privat (swasta)  yang tidak ada pada  pengadaan di sektor pemerintah. Beberapa karakteristik pengadaan barang/jasa disektor swasta yang tidak ada pada pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan antara lain :
1.  Tidak terlalu menekankan proses tender kompetitif secara formal, dokumentasi prosedur pengadaan dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi.
2.  Lebih menekankan untuk membeli barang yang memberikan high value sepadan  dengan harganya, dan menunjuk kontraktor yang akan mampu memberikan kualitas jasa yang tinggi dengan harga yang kompetitif.
3.  Dimensi akuntabilitas yang dituntut lebih ditekankan pada hasil (result) dan bukan pada proses pengadaan itu sendiri.
Dalam pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah justru berlaku hal yang berbeda, dimana proses dan dokumentasi atas kegiatan menjadi hal yang diperhatikan dan diatur, demikian pula dengan adanya konflik kepentingan (sesuai dengan Teori Agensi) yang mungkin terjadi. Dalam hal pekerjaan/barang yang diadakan, biasanya lebih menekankan pada harga terendah (lowest cost) dengan tetap memenuhi kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan.

2.1.2.1 Tujuan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah
Guna mencapai tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa, setiap negara pasti telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai tersebut dalam ketentuan (landasan hukum) pengadaan barang/jasa yang berlaku di negaranya. Masing-masing negara menetapkan tujuan yang bervariasi sesuai dengan kondisi dan kepentingan masing-masing negara. 
Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, Indonesia mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :
1) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
2) Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi  kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
3)  Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
4)  Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.
Sedangkan Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mengemukakan beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :
1)         Ekonomis (Economy) Yaitu untuk memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada waktu yang tepat dan dengan harga paling murah (lowest cost)
2) Mendorong Kompetisi (Fostering competition) Yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada supplier yang memenuhi kualifikasi untuk bersaing secara sehat untuk mendapatkan kontrak pengadaan. Dengan adanya kompetisi, diharapkan akan diperoleh manfaat dalam hal harga dan kualitas, serta diharapkan akan mendorong akuntabilitas dalam proses pengadaan itu sendiri.
3)         Substitusi impor (Import substitution) Yaitu mendorong perusahaan lokal untuk menghasilkan barang/jasa yang semula hanya dapat diproduksi oleh perusahaan di luar negeri.
4)  Penerapan Good Governance (Practicing Good Governance)
5)  Melindungi kepentingan masyarakat (Protecting the interest of citizens)
6)  Melindungi lingkungan (protecting the Environment)



2.1.2.2 Prinsip Umum Pengadaan barang / jasa pemerintah
Jourdain dan Balgobin (2003) dalam Sartono (2006) mengemukakan bahwa prinsip umum pengadaan barang / jasa pemerintah antara lain :
1.  Transparansi
2.  Ekonomis
3.  Efisiensi dan tepat waktu (timelines)
4.  Keadilan (fairness and equity)
Kegagalan terpenuhinya prinsip seperti yang telah disebutkan di atas mengindikasikan kemungkinan terjadiya korupsi atau praktek kecurangan (fraudulent practices) yang biasanya didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau kesalahan dalam mengungkapkan fakta (misrepresentation of facts).
Sedangkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 adalah :
1)  Efisien
Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2)  Efektif
Berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3)  Terbuka dan Bersaing
Berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4)  Transparan
Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5)  Adil dan tidak diskriminatif
Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
6)  Akuntabel
Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa. Sebab,  hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

2.1.4.1 Pengertian Rayonisasi
Dalam  kamus besar bahasa Indonesia definisi ra·yo·ni·sa·si yaitu pembagian wilayah atas beberapa rayon; perayonan. Jadi pengertian dari rayonisasi adalah pemilah-milah dan pemilih-milihan wilayah ke dalam suatu daerah-daerah tertentu yang memiliki makna tertentu (rayon).
Alasan utama dalam pembentukan wilayah kerja (rayonisasi) adalah untuk memudahkan perencanaan dan pengawasan fungsi pekerjaan. Secara spesifik alasan pembentukan wilayah-wilayah tersebut adalah sebagai berikut :
1.      Cakupan daerah menjadi lebih baik: pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa tidak bias asal “cover” daerah/satker/paket pengadaan. Pembagian daerah paket pengadaan barang/jasa akan “memaksa” tenaga pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk menangani paket pengadaan yang ada di wilayah itu;
2.      Mengurangi celah “overlapping” ; semua paket pengadaan barang/jasa di wilayah tertentu harus dilayani oleh pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang telah ditentukan;
3.      Meningkatkan pelayanan; memberikan tanggung jawab kepada tenaga pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan pelayanan yang pantas diperoleh oleh satker/pemilik paket pengadaan.
4.      Lebih akurat dalam mengevaluasi kinerja: Jika pembagian wilayah relative sama dengan penghargaan terhadap kemampuan kerja dan potensinya, maka pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa dapat diukur kinertjanya.



BAB III
KESIMPULAN DAN SARAN

Rayonisasi wilayah kerja pejabat pengadaan di lingkungan kementerian agama kabupaten Jember diprediksi mampu mengoptimalkan kinerja pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa karena hal-hal sebagai berikut :
1.      Pengaturan  wilayah kerja akan menjadi memiliki standar kinerja pejabat pengadaan barang dan jasa;
2.      Pejabat pengadaan barang dan jasa memiliki perencanaan yang matang sedini mungkin;
3.      Pejabat pengadaan barang dan jasa tidak perlu melakukan lobi-lobi khusus terkait paket pekerjaan pengadaan;
4.      PA/KPA/PPK juga tidak memiliki peluang untuk melakukan lobi-lobi untuk memilih pejabat pengadaan barang dan jasa yang disinyalir mau diajak kerjasama dalam tanda “kutip” dalam proes pengadaan barang dan jasa;
5.      Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa semakin mudah dilakukan;
6.      Pengadaan barang dan jasa dilingkungan kementerian agama kabupaten Jember akan terlaksana dengan hasil yang optimal.
Dalam rangka terwujudnya optimalisasi kinerja dengan sistemn rayonisasi disarankan agar :
1.      Kementerian agama kabupaten jember membuat suatu kerangka standar rayonisasi yang berlaku secara khusus dilingkungan kementerian agama kabupaten jember;
2.      Kerangka standar rayonisasi tersebut harus mengutamakan pengaturan pada kegiatan yang berkategori “adil”, yaitu nilai paket pengadaan barang dan jasa, tingkat kompleksitasnya metode pengadaan;
3.      Dalam membuat standar rayonisasi perlu mempertimbangkan kegiatan yang memiliki intensitas terjadinya KKN cukup tinggi pada masing-masing aspek fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan;
4.      Dalam kerangka standar rayonisasi, perlu dicantumkan butir mengenai nilai paket pengadaan, kompleksitas metode pengadaan, letak geografis unit organisasi yang memiliki paket pengadaan.
Demikian tulisan ini disusun sebagai upaya untuk mengoptimalkan kinerja pejabat fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Jember tahun anggaran 2015.




DAFTAR PUSTAKA
Iwan Hardian, 2011, Senarai Pengadaan barang/jasa Pemerintah; Kasus Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Temuan BPK RI, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah, Jakarta,
Nurani Jatiningtyas , 2011, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang
Subekti R, 1992, Aneka Perjanjian, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Yohanes Sogar Simamora, 2009,  Hukum Perjanjian; Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah, Jilid I, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta
www.kamusbesar.com/32496/rayonisasi


PERAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MENGURANGI POTENSI KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH

Pengadaan barang/jasa adalah salah satu prasyarat untuk tercapainya setiap tujuan organisasi, karena setiap tujuan pasti membutuhkan pengad...