Minggu, 20 Mei 2018

REFLEKSI IFPI DI HARI JADI KE-2 (Fokus Pada Langkah Maju) TAHUN 2018

Pada usia IFPI yang ke-2 (dua tahun), telah melewati banyak hal, tentunya dengan langkah maju. Maju dan terus maju walau banyak kelemahan dan kekurangan tetapi semangat untuk maju harus terus dilakukan. Langkah maju yang patut disyukuri adalah:
1.  IFPI telah menjadi organisasi berbadan hukum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS memberikan pengakuan            secara yuridis atas organisasi profesi dalam jabatan fungsional;
3. IFPI menjadi satu-satunya organisasi profesi yang telah diakui oleh Lembaga Pembina Fungsional      Pengelola Pengadaan Barang/jasa (LKPP);
4. IFPI telah bermitra dengan Anti Corruption Learning Center (ACLC) KPK;  
5. IFPI  berperan aktif mengembangkan sumber daya manusia Pengelola Pengadaan Barang/jasa;
6. IFPI telah mendeklarasikan 6 (enam) DPW: DPW Jatim, DPW Jateng, DPW Surau, DPW                    Sulawesi, DPW Kalsel, DPW Jabar;
Tentu langkah maju IFPI tidak mengabaikan hal-hal yang masih jauh dari harapan, khususnya harapan anggota IFPI. Anggota iFPI adalah Fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang berkutat dengan pekerjaan yang padat dan penuh risiko, sehingga kompensasi-kompensai sangatlah dibutuhkan oleh para Fungsioonal Pengelola Pengadaan Barang/jasa. disamping pekerjaan yang padat dan penuh risiko masih ditambah dengan beberapa permasalahan:
1. Sulitnya proses naik pangkat;
2. Minimnya/kecilnya poin angka kredit yang diperoleh;
3. Rumitnya proses pengusulan angka kredit;
4. Persyaratan uji kompetensi yang tidak didukung oleh anggaran yang memadahi dari                            instansi;
5. Sebagian fungsional pengelola pengadaan barang/jasa harus mengeluarkan biaya sendiri                      untuk mengikuti diklat sebagai syarat mengikuti uji kompetensi;
6. Tunjangan fungsional yang justru menghapus honor paket pengadaan barang/jasa;
7. Kriminalisasi pengadaan barang/jasa oleh oknum APH

Berdiri sebagai anggota IFPI diantara tuntutan harus maju dan kenyataan yang begitu menekan, IFPI terus berupaya menemukan jalan terbaik untuk pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih baik demi terwujudnya kemakmuran yang dirasakan rakyat. Di hari jadinya yang ke-2, IFPI mengundang narasumber yang berkompeten dengan tema ““Independensi dan Profesionalisme Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Bersih dan Terhindar dari Permasalahan Hukum”.
Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan peringatan hari jadi IFPI yang ke-2: 109 (seratus sembilan) Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan 136 (seratus tiga puluh enam) Non Fungsional PBJ. Sekitar 34% (tiga puluh empat persen) anggota IFPI yang hadir dalam kegiatan tersebut memberikan gambaran yang begitu beragam dari masing-masing persepsi anggota, tentunya ini menjadi bahan renungan/refleksi bersama tentang fokus kita terhadap terwujudnya perubahan.  Terwujudnya ““Independensi dan Profesionalisme Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan Mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Bersih dan Terhindar dari Permasalahan Hukum”.
Kami segenap pengurus IFPI dan didukung oleh seluruh anggotanya terus berupaya sekuat tenaga dan pikiran, bersama mewujudkan cita-cita organisasi profesi fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Walaupun kita tidak pernah luput dari salah dan lupa “Langkah Maju” terus kita upayakan bersama.

Jakarta, 1 April 2018
DPN IFPI

Senin, 01 Januari 2018

Melihat Titik Lemah itu Mudah (Manusiawi)


Oleh: Joko Pitono
Akhir- akhir ini telah terjadi beberapa hal yang menurut kacamata sebagian dari kita, kejadian yang janggal. Tidak sepenuhnya salah cara pandang itu. Melihat kejanggalan yang dilakukan aparat penegak hukum kita. Kasus-kasus besar yang melibatkan pihak-pihak yang kuat diabaikan namun yang lemah begitu mudah ditampakkan.
Menjadi ahli pengadaan seperti halnya menjadi pilot, jam terbang akan berpengaruh, “more you fly, more you paid then”.
Dalam dunia pengadaan barang/jasa Pokja ULP sering jadi korban, meskipun telah bekerja sesuai dengan peraturan, apalagi tidak, Aneh khan?. Pelaku profesi pengadaan barang/jasa berada pada titik yang lemah, mudah diintervensi sekaligus mudah dikriminalisasi.
Jika ada permasalaahan dipelaksanaan pengadaan barang/jasa, mau tidak mau Pokja ULP akan terkena dampaknya, menjadi terperikasa oleh APH (Kejati), dijadikan saksi dipengadilan tipikor. Selama pemeriksaan tersebut memakan waktu yang cukup panjang, bolak-balik memenuhi panggilan dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dan surat pangilan itu langsung ke Pimpinan dengan sampul coklat menyebut nama, secara psikologis sungguh sukar dibayangkan karena banyak men-judge bahwa Pokja ULP ikut bermain dsb.
Kalau sudah mendapat panggilan itu tidak ada seorangpun yang akan membantu. Didalam BAP tidak ada bahasa yang besifat tekanan, tetapi pada saat jaksa memeriksa, disitu banyak yang bersifat tekanan dan menyudutkan Pokja ULP sehingga terkesan pokja juga ikut terlibat. Tekanan itu sulit dibuktikan karena diruangan pemeriksaan tidak diperbolehkan membawa apapun sehingga bukti merekam pada saat terjadi pemeriksaan ada. Dan banyak lagi pengalaman pahit dalam tekanan.
Itulah beban Pokja ULP dalam kegiatan pengadaan barang/jasa, tidak ada pendampingan secara hukum, tunjangannya juga kecil dan dapat angka kreditnya susah sekali.
Intinya adalah  pokja ULP juga harus paham hukum. Orang yang awam hukum akan didholimi oleh orang tahu hukum, karena masih ada sarjana “Hukum Rimba”.
Pokja ULP perlu mulai mengulas tentang UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terutama pasal 20 terkait pengawasan atas larangan penyalahgunaan wewenang?
Pasal 20 UU Nomor 30 Tahun 2014:
(1) Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
(2) Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. tidak terdapat kesalahan; b. terdapat kesalahan administratif; atau c. terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara.
(3) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.
(5) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
(6) Pengembalian kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada Pejabat Pemerintahan, apabila kesalahan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan Wewenang.
Kriminalisasi yang terkadi akhir-akhir ini apakah salah satu indikator kegagalan reformasi, sekaligus terjadinya fenomena "Yesterday Logic". Atau bisa disebut sebagai pengingkaran terhadap fenomena “Tomorow is Today. Oleh Rhenald Kasali fenomena ini dikatakan sebagai  "Tanda Kematian dan Kepunahan" karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan (Siapa?).
Informal authority menjadi fenomena penting setiap organisasi dalam rangka menghadapi zaman yang berubah. Kemampuan environmental adaptive lebih penting dibandingkan kekuasaan yang dibangun karena kewenangan dan otoritas.
Kontrol  terhadap penyalahgunaan wewenang, terutama atas penyalahgunaan wewenang aparat hukum perlu segera dimulai dengan kesadaran diri untuk berbagi informasi dengan tulisan, menyatukan gerakan dengan menulis, menyamakan persepsi dengan membaca fenomena yang berkembang. Bagaimana penyalahgunaan wewenang diarahkan untuk terlebih dahulu didekati dengan hukum administratif, bukan hukum pidana. Dengan UU 30/2014 harusnya tidak adalagi kriminalisasi ASN sebagaimana yang pernah telah, sedang, dan terus terjadi lagi.

APH: "Kami Punya UU Sendiri",  pernyataan ini menjadi benar jika kita hanya membiarkan APH memahami UU-nya sendiri, kita meski harus mulai membuka diri untuk belajar memahami   UU yang selama ini dianggap UU mereka (APH) sendiri. Sadar literasi. Salam literasi. Mensejajarkan diri dengan APH akan mengurangi penyalahgunaan kewenangan, menurunkan angka kriminalisasi, menguatkan posisi kita sebagai ASN (ingat yang lemah mudah didholimi). UU 30/2014 adalah senjata ASN yang membuat ASN sejajar dengan APH. (REfleksi Curhatan Teman Profesi PBJ di Bangka Belitung). Salam Pengadaan

Selasa, 19 Desember 2017

OPTIMIS DAN PESIMIS ITU PASANGAN YANG UNIK

Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) memang tidak dapat mengubah dunia, tetapi dengan berpikir positif, Insan yang bergabung dalam IFPI dapat mengubah cara bereaksi terhadap suatu kejadian. Pada gilirannya hal ini dapat memiliki efek besar terhadap ekosistem pengadaan barang/jasa yang professional, berintegritas dan independen.
Pengadaan yang profesional bisa diwujudkan jika yg melaksanakan punya jiwa profesional, paham betul akan profesinya, jika yang melaksanakan pengadaannya adalah ASN yang jiwanya Pengabdi, (abdi, babu) maka tidak akan bisa diwujudkan pengadaan yang profesional.
Semua kita tahu ASN itu bekerja berdasar komando, taat dan patuh pada perintah atasan. Bagaimana bisa seorang ASN bekerja profesional jika wajib patuh pada perintah atasan?.
Begitu juga halnya dengan berintegritas. Makna integritas itu jujur, bersih, konsisten atas kejujurannya pada setiap tindak tanduk, artinya seseorang baru bisa dikatakan berintegritas jika jujur dalam setiap tindakan dalam kondisi dan keadaan apapun. Artinya orang seperti ini sudah tidak memikirkan lagi yang namanya kepentingan dalam bentuk apapun didalam pengadaan, tidak berpikir mau mencuri uang negara, tidak berpikir mau bersekongkol demi suap dll. Sedangkan saat ini apakah pelaksana pengadaan di negeri ini sudah yang seperti ini? JIka iya, hebat, karena berakhlak mulia.
Dan independen ini lebih sulit diwujudkan. karena selagi pokja masih dibawah kaki tangan kekuasaan maka adak akan mungkin bisa diwujudkan pengadaan yang independen, kecuali negara membentuk Badan Pengadaan Nasional.
Pengadaan Nasional hanya khusus mengelola pengadaan barang/jasa saja. Pokja yang ada dilembaga ini full profesional yang digaji cukup memberi jaminan hidup yang layak dan status sosial yang bermartabat (tidak dalam tekanan). Kalau masih berstatus ASN dibawah komando struktural, meragukan ASN itu bisa independen, berintegritas dan profesional.
Jadi kesimpulannya masih hanya sekedar mimpi mewujudkan pengadaan yang profesional, berintegritas dan independen. Mimpi panjang entah sampai kapan. Bisa jadi 100 tahun lagi baru bisa diwujudkan. Begitu PESIMIS-nya.
Tetapi mimpi tetap penting, punya mimpi berarti memiliki harapan dan kekuatan untuk mewujudkannya, biarkan penghalangnya, dan mimpi itu tetaplah milik kita. IFPI OPTIMIS.
Mimpi itu adalah karunia dan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mimpi juga ditentukan oleh aktivitas kita demi pengabdian kepada-NYa, jika upaya untuk sepenuhnya mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kebaikan maka mimpinya akan baik, indah dan menyenangkan begitu juga sebaliknya.
Mimpi pengadaan transparan, adil/tidak diskriminatif, profesional, berintegritas, independen, akuntabel dan bebas korupsi akan tetap sebagai mimpi yang tidak menjadi kenyataan jika seluruh insan pengadaan hanya bisa beretorika saja. Tanpa mampu menerapkan integritas, profesional, independen, adil, dan bebas korupsi pada diri masing-masing. Salam Pengadaan (Jokopi& Alisky Hasan Ayub).

Senin, 27 November 2017

Debat Kursi dan Debat Kusir, Tentang PPK

Debat Kursi dan Debat Kusir, Tentang PPK
Oleh: Joko Pitono
Kursi dan kusir berasal dari huruf yang sama dengan formulasi yang berbeda. Perbedaan formulasi memberikan pemahaman yang berpeda pula. Kursi identik dengan kedudukan, sedang kusir identik dengan pekerjaan kewenangan.
Perdebatan tentang kursi artinya berdebat tentang kedudukannya, berdebat tentang kusir artinya berdebat tentang pekerjaan dan kewenangannya. Silahkan pembaca suka berdebat yang mana, itulah hak pembaca untuk memilih. Namun sebelum memilih harus diingat tentang kereta kuda mau dibawa kemana untuk tujuan apa.
Kita bayangkan kereta kuda: 1). ada kuda didepan sebagai pelaksana untuk tercapainya tujuan; 2). Kusir yang duduk dikursi untuk mengendalikan laju, dan arah, serta kecepatan lari kuda; 3). Kursi didalam kereta berikut penumpangnya (barang/orang). Kemudian cermati tugas PPK dibawah ini:
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan belanja Negara
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  54 Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan Perubahannya
Pasal 1.12
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN
Pasal 1.7
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung  jawab atas pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 13 (1)
Dalam melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, PPK memiliki tugas dan wewenang:
Pasal 11 (1)
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:

a.  menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
a.  menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1)     spesifikasi teknis Barang/Jasa;
Penjelasan:
     Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir.
2)     Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3)     rancangan  Kontrak.
b.  menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
b.  menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c.  membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
c.                                          menyetujui bukti  pembelian atau  menandatangani Kuitansi/Surat Perintah    Kerja (SPK)/surat perjanjian:
Penjelasan:
     Pada tingkat SKPD, PPK menyetujui bukti pembelian atau/Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA.
d. melaksanakan kegiatan swakelola;
d.     melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e.  memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya;

f.  mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
e.     mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
g.  menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
f.      melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
h.  membuat dan menandatangani SPP;

i.   melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
h.   melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
j.   menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
g.  menyerahkan   hasil   pekerjaan   Pengadaan   Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
k.  menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
i.    menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
l.   melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



A.    Istilah Pejabat Pembuat Kimitemen (PPK)
Pasal 1.12
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN
Pasal 1.7
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung  jawab atas pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa.
Lebih spesifik perpres
Tabel diatas menjelaskan bahwa perpres 54/2010 lebih spesifik memberikan tanggung kepada PPK, yaitu bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Seharusnya Menteri itu lebih spesisfik mengatur  tentang bagaimana mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh Presiden. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 dibuat pada tahun 2012 sedang Perpres 54/2010 dibuat pada tahun 2010, tetapi faktanya peraturan menteri justru membuat bias peraturan yang dibuat oleh presiden. Debat kusir. Tidak aneh jika ini akhirnya didaerah menjadi ruang abu-abu bagi yang berminat menjadi PPK dan yang takut/enggan menjadi PPK.
Berminat menjadi PPK karena kedudukan PPK yang sangat vital (penting), inilah awal PPK memiliki kekuatan/nilai tawar terhadap diakibatkannya pengeluaran atas beban APBN (kursi/kedudukan). Adapun yang takut dan enggan menjadi PPK karena berdasarkan perpres 54/2010, PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa (kusir/pengendali).
B. Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
a.  menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
a.  menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1)     spesifikasi teknis Barang/Jasa;
Penjelasan:
     Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/penerima akhir.
2)     Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3)     rancangan  Kontrak.
berbeda
Lagi-lagi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 ini membuat tugas PPK semakin tidak spesifik. Tugas yang tidak spesifik rinciannya bagaimana mengukur ketercapaian kinerjanya?. Pertanyaannya ini bisa terjawab apabila PA/KPA menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara, berdasarkan perpres 54/2010 beserta dengan perubahannya.

B.   Kesimpulan
KPA menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Negara (sesuai PMK), dan bertanggung  jawab atas pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa (sesuai perpres). PPK harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh perpres dan permen.
Perpres Nomor 54/2010 beserta dengan perubahannya menjelaskan: untuk  ditetapkan  sebagai  PPK  harus  memenuhi  persyaratan sebagai berikut:
a.     memiliki integritas;
b.     memiliki disiplin tinggi;
c.    memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
d.     mampu   mengambil   keputusan,    bertindak    tegas   dan memiliki  keteladanan  dalam  sikap  perilaku  serta  tidak pernah terlibat KKN;
e.     menandatangani Pakta Integritas;
f.     tidak  menjabat  sebagai  Pejabat  Penanda  Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)  atau Bendahara; dan
Penjelasan: Yang dimaksud pengelola keuangan disini yait bendahara/verifikator/Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar.
g.     memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa adalah sertifikat yang diberikan kepada seseorang setelah lulus uji sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa. Keahlian dalam bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa (kusir). Sebagai kusir secara otomatis memiliki kedudukan atau posisi dikemudi dibelakang eksekutor pelaksana kegiatan yang berfungsi sebagai pengendali agar laju eksekutor sesuai dengan biaya, mutu, waktu yang disediakan dan output yang dibutuhkan. Jika kursi/kedudukan yang berada dibelakang kemudi/kusir yang membuat seseorang harus siap/mau mengembang tugas sebagai PPK ya tunggulah apa yang terjadi. Debat kusir.

Referensi:
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  54 Tahun  2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta dengan Perubahannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor190/Pmk.05/2012 Tentang Tata Cara pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran pendapatan Dan belanja Negara



Minggu, 05 November 2017

CURHAT ASN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA

 CURHAT ASN PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
Oleh: Jokopitono dkk
Tepat jam [16:59, 5/11/2017] saya terima curahan hati salah satu teman pengelola pengadaan barang/jasa, Sakitnya setiap ada sanggah terhadap hasil pemilihan penyedia. Selalu kata-kata “Pokja menyalahgunakan wewenang”, “sakitnya tuh disini” katanya cita-citata. Pokja dianggap  main mata dengan penyedia, mematikan persaingan. 

Bagaimana jika pokja sudah sesuai aturan dan prosedur pemilihan penyedia? Bagaimana bila pokja berniat mengambil langkah hukum tentang pencemaran nama baik dan fitnah? Sementara atasan pokja melarang menempuh cara itu?. Sedih rasanya, katanya. Pokja benar susah, apalagi pokja salah.
Mungkinkah ada aturan yang memberi rasa keadilan terhadap pokja pemilihan? Khususnya hak yang sama untuk bisa mengadukan penyedia atau pihak lain yang mencemarkan nama baik pokja. Pun juga bisa mengadukan balik pihak-pihak yang tidak mampu membuktikan kesalahan pokja?. Pokja pemilihan  selalu dituntut untuk bisa mengklarifikasi kepada APH terkait surat kaleng pengaduan. Dimana keadilan sebagai sesama pemilik hak asasi?

Keadaan menyedihkan yang diderita pokja pemilihan masih ditambah oleh realita banyak  dijumpai ketidakjelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak-pihak terkait pengadaan barang/jasa. Misalnya,  saat terjadi keterlambatan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia, dimana ini kan seharusnya tanggung jawab PPK sebagai pengendali kontrak pengadaan barang/jasa, tetapi  justru menyalahkan pokja pemilihan. Katanya tidak profesional, tidak teliti dalam memilih penyedia.

Pokja dituntut mampu menjelaskan hasil pemilihan secara lugas dan jelas, sementara masalah penyedia adalah tentang keinginan merekamendapatkan kue PBJ dengan cara apapun. Pokja benar-benar harus menjawab sanggah memakai dasar hukum. Perlunya pokja mendapatkan pendampingan hukum, sejak persiapan pengadaan hingga selesainya kontrak pengadaan barang/jasa. Jaminan rasa aman untuk pokja harusnya dipikirkan sejak awal. Tentunya tidak lupa pula organisasi pengadaan harus sama-sama memahami dan menjalankan fungsinya masing-masing, agar pokja tidak maju kena mundur kena. Didepan berhadapan dengan penyedia, dibelakang disalahkan oleh KPA/PPK.

Memahami titik kritis manajemen pengadaan barang/jasa sebagai upaya mencegah terjadinya penyimpangan pengadaan barang/jasa menjadi perhatian serius. Jadwal pelaksanaan pengadaan yang disusun lebih realistis; mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa pada awal pelaksanaan anggaran; menunjuk PPK, PP/ULP, panitia pengadaan yang kompeten; tidak membocorkan nilai kontrak pengadaan kepada pihak ketiga/rekanan untuk kepentingan pribadi.

Titik kritis itu mulai dipecahkan tentunya dengan komunikasi “Ngopi” ngobrol sambil minum kopi mungkin lebih efektif,  mencari solusinya bersama-sama untuk masing masing titik kritis, biar bisa jadi acuan penyelesaiannya. Risiko penyimpangan oleh PA KPA tantangan dan peluang solusinya.

KPA/PPK/PPHP belum paham regulasi pengadaan dan sangat pintar bersandiwara, katanya modernisasi tapi justru yangg menerapkan PBJ sesuai aturan justru tidak diberdayakan. Banyak yang menginginkan hasil pengadaan yang kredibel tetapi tidak mau ikut prosesnya. Inilah ladang amal perjuangan sebagai ASN, kita terus berharap dan berikhtiar agar profesi pengadaan yang kita geluti dapat diberi penghargaan yang setimpal sesuai dengan risiko. Satu hal yang membuat kita semua bisa bertahan ketika hasil-hasil pengadaan yang kita proses bisa bermanfaat bagi orang banyak.

Kita mulai berangkat dari pemaknaan dasar TYME dengan meletakkan masing-masing kita di titik kita saat ini sebagai ASN yang berfungsi sebagai pengelola Pengadaan barang/jasa. Tentu maju, mundur, diam adalah pilihan kita masing-masing. Dari setiap masalah, tantangan dan tekanan ada peluang yang terbuka. Diantaranya peluang itu:
1. kekurangan paket pengadaan ditempat lain kelebihan paket ditempat lain, maka konsep agen pengadaan bisa jadi peluang untuk didiskusikan;
2. terkait risiko hukum, sudah saatnya membuat kajian langkah-langkah solutif apa yang dapat diajukan, output kajian selain menjadi peluang angka kredit juga menjadi manfaat bagi sesama jabfung.

Masalah fungsional yang menyedihkan hati perlu mulai kita obati, setiap personil mulai menyiapkan obatnya agar tidak sampai benar-benar terlukai hatinya. Obat herbal penyembuh hati adalah huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat yang diramu menjadi sebuah paragrap penampung rasa sedih, penawar rasa sakit.  Tidak percaya? Coba saja. Menuangkan keluhan-keluhan dalam tulisan itu akan mampu membersihkan mencerahkan, menjernihkan.

Cukup banyak testimoni di buku yang ditulis para pendahulu bahwa setiap insan untuk bernyali membela kebenaran dan pantang mundur menghadapi kendala memberikan pelajaran untuk mengantarkan dirinya menjadi pribadi.

Beberapa tokoh seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Agus Salim, Natsir, Hamka, Umar Khalid, Ahmad Yasin, Gandhi, Che Guevara, Roosevelt, Soe Hok Gie dan sederet pribadi yang membangun skenario kepemimpinan di Indonesia dan dunia. Ternyata memimpin adalah mengambil resiko hidup yang tak nyaman. Termasuk memimpin diri sendiri sebagai ASN Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Suka tidak suka setiap orang yang hidup  sesungguhnya terlibat dalam proses kepemimpinan. Paling tidak setiap orang dituntut untuk memimpin dirinya  sendiri agar survive.

Lebih jauh dikatakan bahwa semua berawal dari mental. Semakin berat ujian kehidupan maka akan semakin kuat mental seseorang dalam menjalani hidup. Semakin kuat jiwanya maka semakin kuat pula energi kepemimpinannya.

Karena itu, manusia besar menyadari bahwa tugas kepemimpinan yang pertama adalah mengelola jiwa mereka sendiri. Sebelum mengubah orang lain maka terlebih dahulu kita harus mampu memimpin diri sendiri. (Pemerhati Curahan Hati ASN Fungsional Pengelola PBJ.)
Jember, 06 Nopember 2017

Selasa, 04 Juli 2017

PERAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MENGURANGI POTENSI KORUPSI PENGADAAN BARANG/JASA DI DAERAH

Pengadaan barang/jasa adalah salah satu prasyarat untuk tercapainya setiap tujuan organisasi, karena setiap tujuan pasti membutuhkan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa yang bisa mendukung tercapainya setiap tujuan adalah pengadaan baran/jasa yang sesuai dengan kebutuhan bagi tercapainya setiap tujuan, yang selanjutnya disebut output pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa disebut mampu menjadi pendukung tercapainya setiap tujuan adalah pengadaan yang menerapkan prinsip-prinsip pengadaan yaitu: 1) efisien; 2) efektif; 3) transparan; 4) terbuka; 5) bersaing; 6) adil/tidak diskriminatif; dan 7) akuntabel. Pengadaan barang/jasa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa (tujuh prinsip pengadaan barang/jasa) adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dan memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa. Pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa adalah pihak-pihak yang telah memiliki pengetahuan, keterampilan dan integritas dalam proses pengadaan barang/jasa serta memiliki kualifikasi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa. Kualifikasi sebagai pengelola pengadaan barang/jasa berupa sertifikat pengadaan barang/jasa yang diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa dan juga lulus uji kompetensi pengadaan barang/jasa. Namun demikian bagaimanakah pengadaan barang/jasa sekarang? Pengadaan barang/jasa apakah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang pengadaan barang/jasa secara penuh: 1. Kuasa Pengguna Anggaran; Kuasa Pengguna Anggaran hendaknya memiliki pengetahuan/keterampilan: a) menelaah Lingkungan Pengadaan; b) melakukan penyelarasan Kebijakan pengadaan; c) menyusun organisasi pengadaan; d) menyusun kebutuhan dan anggaran pengadaan; e) membentuk tim pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa; f) mengelola kinerja; 2. Pejabat Pembuat Komitmen; Pejabat pembuat komitmen hendaknya memiliki pengetahuan/keterampilan: a) menyusun spesifikasi teknis; b) menyusun harga perkiraan; c) melakukan evaluasi kinerja penyedia; d) melakukan finalisasi dokumen kontrak pengadaan barang/jasa; e) menyusun rencana pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa; f) mengendalikan pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa; g) melakukan penerimaan hasil pengadaan barang/jasa; h) mengelola resiko. 3. Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan; PP/ULP hendaknya memiliki pengetahuan/keterampilan tentang: a) penetapan/revisi sistem pengadaan (sistem pemilihan, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi); b) penetapan metode kualifikasi; c) penetapan tahapan jadwal pengadaan. Jawaban atas pertanyaan apakah pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan secara penuh adalah ada pada jawaban apakah pihak-pihak terkait pengadaan barang/jasa juga telah memiliki kriteria sebagai pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Fakta yang kita jumpai bersama adalah pengelolaan pengadaan barang/jasa belum mensyaratkan kualifikasi pihak-pihak pengelola pengadaan barang/jasa, indikasi ini bisa dilihat dari: 1. jumlah personil/pejabat pengelola pengadaan barang/jasa yang belum merata disetiap K/L/D/I; 2. masih ada K/L/D/I yang bahkan tidak memiliki pejabat fungsional PPBJ, tetapi mengelola pengadaan barang/jasa; 3. sebagian pejabat fungsional PPBJ yang ada di K/L/D/I belum difungsikan sesuai tugas dan fungsinya sebagai Pejabat fungsioonal PPBJ; 4. justru sebagian K/L/D/I menyerahkan pengelolaan PBJ kepada pihak-pihak yang tidak terkait pengelolaan PBJ (mengabaikan Pejabat Fungsional PPBJ yang ada di satkernya); Uraian diatas menggambarkan bahwa pengadaan barang/jasa belum berjalan sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa, karena pengadaan barang/jasa masih dilaksanakan oleh pihak-pihak yang belum memiliki kualifikasi dan mandat permanen sebagai pengelola pengadaan barang/jasa. Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Sertifikasi adalah standarisasi secara profesional bagi yang memiliki kemampuan di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh orgainsasi profesi bukan pemerintah. Sertifikasi ini memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah ditetapkan. Sertifikasi kompetensi PBJ adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI), standar internasional dan/atau standar khusus. Adanya sertifikasi kompetensi PBJ ini hendaknya mampu menjadi syarat bagi pemenuhan usulan anggaran K/L/D/I kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah atau sumber lain yang tidak melanggar hukum. Jadi, K/L/D/I yang belum memiliki Sumber Daya Manusia yang telah mendapat sertifikat kompetensi dan telah ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengadaan barang/jasa hendaknya tidak dipenuhi dulu usulan anggarannya sampai dengan telah menyertakan/melampirkan tenaga fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Jika syarat ini tidak ditetapkan, yaitu K/L/D/I yang belum memiliki pejabat fungsional pengadaan barang/jasa atau belum menunjuk pejabat fungsional pengadaan barang/jasa diluar K/L/D/I-nya tetapi disetujui usulan anggarannya, maka potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh tidak diterapkannya prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa semakin besar kemungkinannya. Arah Karir Pejabat Fungsioanal Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Empat pilar reformasi pengadaan barang/jasa akan mendorong arah karir Pejabat fungsional pengelola Pengadaan Barang/jasa. Empat pilar tersebut meliputi pilar regulasi, pilar kelembagaan dan sumber daya manusia, pilar market practice, pilar integrity. Pilar regulasi merupakan pilar utama yang akan menentukan arah karir pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Regulasi yang jelas penerapannya, memiliki kepastian hukum dalam pengawasannya dan adanya sinergi antar K/L/D/I dalam menerapkan regulasi pengadaan barang/jasa. Pilar Kelembagaan dan sumberdaya manusia merupakan pilar yang kedua dalam reformasi pengadaan barang/jasa, pilar ini mensyaratkan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan yang permanen dan mandiri, mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengadaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan sertifikasi. Pilar market practice, pilar ini adalah pilar yang berhubungan langsung dengan pasar, dimana pasar yang sehat akan berpengaruh juga pada tercapainya penerapan prinsip-prinsip pengadaan. Diantaranya adalah bagaimana kewenangan pengadaan langsung dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait pengadaan semakin mudah untuk dilaksanakan tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa. Kewenangan pengadaan langsung yang menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan dengan adanya sistem belanja langsung dengan transaksi elektronik yang selanjutnya disebut E-procurement (terdiri dari e-tendering dan e-purchashing) Kesejahteraan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/jumlah-dan-daftar-nama-kabupaten-dan-kota-se-indonesia.html, menyebutkan bahwa negara Indonesia saat data ini diperoleh (data 2015-2016) memiliki 34 propinsi, 416 Kabupaten, 98 kota. Jadi total Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia 548 pemerintah daerah. Artinya ada 548 perencanaan kebutuhan anggaran pemerintah daerah yang diusulkan kepada pemerintah pusat. Sementara sebaran Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa hanya 67 (enam puluh tujuh) pemerintah daerah yang memiliki Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa. Dilihat dari pergerakannya, jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari jalur inpasing berjumlah 622 (enam ratus dua puluh dua) orang, jalur perpindahan 2 (dua) orang, jalur pengangkatan pertama 1 (satu) orang. Dari sisi pergerakan jumlah profesi ini tidak diminati oleh PNS dilingkungan Pemerintah daerah, mengapa? Salah satunya karena kesejahteraan. Ditinjau dari jumlah pemerintah daerah yang berjumlah 548 pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota), tetapi hanya 67 pemerintah daerah yang memiliki pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa atau sekitar 12%. Dengan jumlah prosentase 12% apakah pantas berharap capaian serapan anggaran tercapai 100%?, atau berharap pengelolaan pengadaan barang/jasa benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pengadaan?, atau juga berharap pengelolaan pengadaan barang/jasa ini bebas dari korupsi?. Jika kesejahteraan pengelola pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan beban kerja dan risiko pekerjaan pengadaan barang/jasa, maka pergerakan jumlah PNS yang berminat mengikuti Ujian Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa sebagai salah satu syarat menjadi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa akan semakin banyak dan akhirnya memenuhi kebutuhan K/L/D/I. Kondisi lambannya pergerakan jumlah Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa juga disebabkan oleh belum adanya aturan dan sangsi bagi K/L/D/I yang belum mengusulkan SDM-nya menjadi Pejabat Fungsional PPBJ, K/L/D/I belum memberdayakan SDM PF PPBJ secara maksimal. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Kualitas output pengadaan barang/jasa tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia yang terlibat sebagai pihak-pihak yang terkait dengan pengadaan barang/jasa. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas output pengadaan barang/jasa sudah seharusnya diawali dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkait dalam proses pengadaan barang/jasa: 1. adanya pedoman pembinaan dan pengembangan Jabatan fungsional PPBJ (penetapan formasi, pengelolaan dan pemantauan); 2. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional PPBJ yang dapat dimanfaatkan sebagai bank data dan alat pemantauan persebaran jabatan fungsional PPBJ; 3. pengembangan sistem informasi yang terintegrasi di antara 3 direktorat dalam deputi PPSDM untuk memaksimalkan penggunaan, khususnya bagi pejabat fungsional PPBJ; 4. pendampingan dalam perencanaan pengelolaan dan pemantauan jabatan fungsional PPBJ. Jaminan Rasa Aman Pejabat Fungsioanl Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pengelolaan pengadaan barang/jasa, sejak perencanaan hingga diterimanya hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah beban kerja yang saling memiliki keterkaitan secara sistemik, jika ada yang salah dalam prosesnya akan berpotensi untuk merugikan keuangan negara yang selanjutnya dituduh korupsi. Potensi korupsi dalam pengadaan barang/jasa sangat mudah untuk dicermati dan ditemukan. Hasil dari pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa selalu diaudit, dalam posisi inilah kemampuan auditor dipertaruhkan, jika auditornya melakukan audit secara obyektif maka akan menghasilkan rekomendasi yang perlu tindak lanjuti demi perbaikan pengadaan barang/jasa. Namun dibeberapa satuan kerja pengelola pengadaan barang/jasa sering merasa khawatir dengan pengaduan masyarakat, karena setiap pengaduan masyarakat harus ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak memahami regulasi pengadaan sering semena-mena dalam proses penyelidikan, serampangan dalam menetapkan kerugian negara, ini ditemukan penulis pada kasus yang menimpa pejabat pengelola pengadaan yang saat ini sedang menjadi tersangka dalam pengadaan barang/jasa. Status tersangka juga menyebabkan pejabat pengelola pengadaan barang/jasa beserta keluarganya menanggung risiko yang sulit untuk dibayar. Seluruh keluarganya harus ikut membayar entah sampai berapa turunan. Akhirnya tulisan ini harus berakhir dengan harapan kepada semua pihak yang peduli kepada pengadaan yang kredible, bersih dan memakmurkan bangsa dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan secara bersama-sama: 1. LKPP melakukan Review semua masukan atau kasus-kasus pengadaan di seluruh K/L/D/I; 2. PA/KPA memiliki pengetahuan/keahlian mengidentifikasi Kebutuhan pengadaan barang/jasa, menganalisa risiko dan prioritas pengadaan barang/jasa, menganalisa penyedia Barang/Jasa dan Kemampuan Penyedia barang/jasa, menyusun Kerangka Acuan Kerja agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat terlaksana dengan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa; 3. PPK memiliki pengetahuan/keahlian mengkaji ulang terhadap: Identifikasi Kebutuhan, Anggaran Biaya, Kerangka Acuan Kerja, (yang telah dilakukan oleh PA/KPA), menetapkan Spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri, dan menentukan Jenis Kontrak pengadaan barang/jasa; 4. Pejabat Pengadaan/Pokja ULP menetapkan Revisi sistem pengadaan (Sistem pemilihan, Metoda Penyampaian Dokumen, Metoda Evaluasi), Penetapan Metoda Kualifikasi, Penetapan Tahapan Jadwal Pengadaan. Kesimpulan Kesadaran bersama semua pihak tentang pentingnya peran pengelola pengadaan barang/jasa dalam suatu organisasi. peran yang diberikan kepada yang mampu dan bermandat sesuai dengan fungsi profesi pengadaan barang/jasa, karena apabila suatu urusan tidak diberikan kepada ahlinya maka sama dengan sengaja membuat urusan itu tidak selesai sesuai dengan tujuan organisasi. Potensi korupsi akan semakin besar. Ada 88% di 548 pemerintah daerah (propinsi, kabupaten dan kota), belum dikelola oleh fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang permanen (adhoc) Profesi pengelola pengadaan barang/jasa hendaknya melalui tahapan sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa yang memiliki kejelasan arah karirnya, terjamin kesejahteraannya, ada program pengembangan sumber daya manusianya, serta adanya jaminan rasa aman bagi fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. REFERENSI : http://id.ensiklopedia.dorar.info/2015/10/jumlah-dan-daftar-nama-kabupaten-dan-kota-se-indonesia.html .............., PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PLUS Perpres No 35 tahun 2011 (Perubahan pertama), Perpres No 70 tahun 2012 (Perubahan ke dua), Perpres No 172 tahun 2014 (Perubahan ket iga), dan Perpres No 4 tahun 2015 (Perubahan ke empat. Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan SDM, 2016, Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa, Forum Komunikasi JF PPBJ 2016, Balikpapan Direktorat Sertifikasi Profesi LSP LKPP, Kebijakan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Forum Komunikasi JF PPBJ 2016, Balikpapan

Jumat, 16 Juni 2017

Penjaga Harmoni Itu Bernama “Bryan Anderson!”

Penjaga Harmoni Itu Bernama “Bryan Anderson!”
Pada suatu hari seorang pria melihat seorang wanita lanjut usia sedang berdiri kebingungan di pinggir jalan. Meskipun hari agak gelap, pria itu dapat melihat, bahwa sang nyonya sedang membutuhkan pertolongan. Maka pria itu menghentikan mobilnya di depan mobil Benz wanita itu dan keluar menghampirinya. Mobil Pontiac-nya (mobil rakyat) masih menyala, ketika pria itu mendekati sang nyonya. Meskipun pria itu tersenyum, wanita itu masih terlihat ketakutan. Tak ada seorangpun berhenti menolongnya selama beberapa jam ini. Apakah pria ini akan melukainya, atau malah merampoknya? Pria itu kelihatan tak baik. Ia kelihatan miskin dan kelaparan. Sang pria dapat melihat dan merasakan bahwa wanita itu ketakutan, sementara berdiri disana kedinginan. Ia mengetahui bagaimana perasaan wanita itu. Ketakutan itu membuat sang nyonya tambah kedinginan. Kata pria itu, “Saya disini untuk menolong anda, Nyonya. Masuk ke dalam mobil saja, supaya anda merasa hangat! Ngomong-ngomong, nama saya Bryan Anderson.” Wah, sebenarnya ia hanya mengalami ban kempes, namun bagi wanita lanjut usia seperti dia, kejadian itu cukup buruk. Bryan merangkak ke bawah bagian sedan, mencari tempat untuk memasang dongkrak. Selama mendongkrak itu beberapa kali jari-jarinya membentur tanah. Segera ia dapat mengganti ban itu.. Namun, akibatnya ia jadi kotor dan tangannya terluka. Ketika pria itu mengencangkan baut-baut roda ban, wanita itu menurunkan kaca mobilnya dan mencoba ngobrol dengan pria itu. Ia mengatakan kepada pria itu bahwa ia berasal dari St. Louis dan hanya sedang lewat di jalan ini. Ia sangat berutang budi atas pertolongan pria itu. Bryan hanya tersenyum, ketika ia menutup bagasi mobil wanita itu. Sang nyonya menanyakan berapa yang harus ia bayar, sebagai ungkapan terima kasihnya. Berapa pun jumlahnya tidak menjadi masalah bagi wanita kaya itu. Ia sudah membayangkan semua hal mengerikan yang mungkin terjadi seandainya pria itu tak menolongnya. Bryan tak pernah berpikir untuk mendapat bayaran. Ia menolong orang lain tanpa pamrih. Meskipun ia miskin ia biasa menolong orang yang dalam kesulitan dan Tuhan mengetahui, bahwa banyak orang telah ditolong dirinya pada waktu yang lalu. Ia biasa menjalani kehidupan seperti itu dan tidak pernah ia berbuat hal menyakiti orang lain. Pria itu mengatakan kepada sang nyonya, bahwa seandainya ia ingin membalas kebaikannya, silahkan nanti pada waktu berikutnya jk nyonya melihat seseorang yang memerlukan bantuan, nyonya dapat memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada orang itu dan Bryan menambahkan, ketika itu “Nyonya ingatlah kepada saya.” Bryan menunggu sampai wanita itu menyalakan mobilnya dan berlalu. Hari itu dingin dan membuat orang depresi, namun pria itu merasa nyaman, ketika ia pulang ke rumah, menembus kegelapan senja. Beberapa kilometer dari tempat itu sang nyonya melihat sebuah kafe kecil. Ia turun dari mobilnya untuk sekedar mencari makanan kecil dan menghangatkan badan sebelum pulang ke rumah. Restoran itu nampak agak kotor. Diluar kafe itu ada dua pompa bensin yang sudah tua. Pemandangan di sekitar tempat itu sangat asing baginya. Sang pelayan mendatangi wanita itu dan membawakan handuk bersih untuk mengelap rambut wanita itu yang basah. Pelayan itu tersenyum manis, meskipun ia tak dapat menyembunyikan kelelahannya berdiri sepanjang hari. Sang nyonya melihat bahwa pelayan wanita itu sedang hamil hampir delapan bulan, namun pelayan itu tak membiarkan keadaan dirinya mempengaruhi sikap pelayanannya kepada para pelanggan restoran. Wanita lanjut usia itu heran bagaimana pelayan yang tidak punya apa-apa ini dapat memberikan suatu pelayanan yang baik kepada orang asing seperti dirinya. Dan wanita lanjut itu ingat kepada Bryan. Setelah wanita itu menyelesaikan makanannya, ia membayar dengan uang kertas $100 (senilai Rp. 1,2jt) . Pelayan wanita itu dengan cepat pergi untuk memberi uang kembalian kepada wanita itu. Ketika kembali ke mejanya, sayang sekali wanita itu sudah pergi. Pelayan itu bingung, kemana perginya wanita itu. Kemudian ia melihat sesuatu tertulis pada lap di meja itu. Ada butiran air mata, ketika pelayan itu membaca apa yang ditulis wanita itu: “Engkau tidak berutang apa-apa kepada saya.. Saya juga pernah ditolong orang. Orang itu juga telah berbuat hal yang sama seperti yang saya lakukan hari ini padamu. Jika engkau ingin membalas kebaikan saya, inilah yang harus engkau lakukan: “Jangan biarkan rantai kasih ini berhenti padamu.'” Di bawah lap itu terdapat sepuluh lembar uang kertas $ 100 lagi. Malam itu, ketika ia pulang ke rumah dan setelah semuanya beres ia naik ke ranjang. Ia memikirkan tentang uang itu dan apa yang telah ditulis oleh wanita itu. Bagaimana wanita baik hati itu tahu tentang berapa jumlah uang yang ia dan suaminya butuhkan u melahirkan bayi mereka..? Untuk kelahiran bayinya bulan depan, sangat sulit mendapatkan uang yang cukup dgn penghasilan mereka yg terbatas. Ia tahu betapa suaminya kuatir tentang keadaan mereka dan ketika suaminya sudah tertidur di sampingnya, pelayan wanita itu memberikan ciuman lembut dan berbisik lembut dan pelan pada suaminya “Jangan khawatir lagi tentang bayi kita ya sayang, samuanya akan beres suamiku. Aku mengasihimu, Bryan Anderson!” Profesional Pengadaan Barang/Jasa sekelas “Bryan Anderson” dapat mengambil pelajaran terkait perlunya membangun kebersamaan dan menjaga harmoni. Selain hal tersebut juga bagaimana menyatukan berbagai kepentingan. Lemahnya koordinasi dan kuatnya ego sektoral. Terkait membangun kebersamaan dan menjaga harmoni tercatat beberapa hal. Diantaranya tentang perlunya menghargai pendapat orang lain, tidak merasa benar sendiri dan mau mendengar orang lain. Tak boleh ada pihak yang paling penting dan merasa paling hebat, menyadari tentang keterbatasan diri. Keterbatasan yang harus disiasati dan perlunya menjalin komunijasi yang efektif untuk memecahkan masalah. Bahwa dengan kebersamaan dan komunikasi kita dapat menyelesaikan beberapa permasalahan. Hingga saat ini, di tengah tengah arus informasi yang makin cepat sering merasa ketinggalan. Meskipun sudah dibarengi dengan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan profesi lainnya. Tetap saja ada tercecer. Ketinggalan informasi karena kemalasan diri untuk berkonunikasi. Padahal permasalahan dapat diselesaikan dengan berkomunikasi. Dan makin sadari bahwa tiap orang punya keunikan dan kelebihan masing masing. Jika ada yang terlihat menonjol dengan kelebihannya, tapi sebenarnya pasti juga punya kekurangan. Sebaliknya jika ada orang yang kita anggap kurang menonjol, belum tentu tidak memiliki keunggulan. Karena setiap orang punya potensi dan kelebihani masing masing. Tampaknya kita tak perlu terlalu mengagungkan orang-orang yang memiliki banyak kelebihan. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tak sempurna. Berdasarkan hal tersebut maka menjaga kebersamaan dan harmoni adalah sebuah keniscayaan. Jika dianalogikan dengan sebuah tim sepakbola, maka tiap pemain punya posisi masing masing. Ada yang menempati posisi penjaga gawang, pemain belakang, sebagai gelandang dan juga sebagai penyerang. Begitupun posisi kita dalam sebuah tim dalam sebuah organisasi. Kita sudah diberi tugas dan peran masing masing. Maka menjadi penting melaksanakan tugas dan peran kita sebaik mungkin. Dan kebersamaan dalam tim akan menentukan keberhasilan utk meraih kemenangan. Sering terlupakan bahwa tugas kita adalah saling menghormati satu sama lain. Saling memberi semangat untuk kemajuan. Dan nemberi kesempatan untuk rekan kita agar bisa menunjukkan kemampuannya. Bukan malah mematikan. Tak boleh ada yang merasa lebih dengan segala kelebihannya serta mengabaikan pandangan dan pendapat orang lain. Apalagi berpikir bahwa diri kitalah yang paling hebat. Kitalah yang paling benar. Jangan sampai ha ini terjadi. Hidup bersama mencapai tujuan mulia menyaratkan untuk saling menghormati dan seiring sejalan mencapai tujuan karena Bersama Kita Bisa. Tentunya dengan semangat mengabdi kepada kemanusiaan seperti yang dicontohkan oleh “Bryan Anderson”. Fokus pada pengabdian kepada negara khsususnya bagaimana tujuan penciptaan ini tercapai. (Copas dari: Mudji Santosa dan Adrinal Tanjung)

REFLEKSI IFPI DI HARI JADI KE-2 (Fokus Pada Langkah Maju) TAHUN 2018

Pada usia IFPI yang ke-2 (dua tahun), telah melewati banyak hal, tentunya dengan langkah maju. Maju dan terus maju walau banyak kelemahan ...